POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH- Untuk pengawasan penyelenggaraan Pilkada Kab. Bandung Barat Juni 2018 mendatang, Pemkab Bandung Barat akan menggelontorkan dana hibah Rp 8.616.341.000 kepada Panwaslu setempat yang dibagi dalam dua tahun anggaran dan tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani kedua belah pihak, Selasa (19/9).
Bupati Bandung Barat, Abubakar menjelaskan, dana hibah daerah bisa terealisasi berkat kerjasama, koordinasi dan saling pengertian antara kedua belah pihak sebagai bentuk sinergitas agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan sesuai rencana.
BACA JUGA:
Maskot Pilkada KBB Namanya “SI TICA”
Waw, Kab Bandung Barat Butuh Dana Rp 80 Miliar untuk Pilkada
“Besaran hibah yang kami berikan kepada Panwaslu tidak akan mengganggu rencana pembangunan yang akan dilakukan Pemda, karena kami sudah mencadangkan dana untuk keperluan ini dari jauh hari. Kami berharap terjalin sinergitas yang baik dari seluruh elemen penyelenggara Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada 27 Juni 2018 mendatang,” ujarnya.
Dan untuk kelancaran penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan, Pemda akan membentuk Desk Pilkada yang sekretariatnya berada di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bandung Barat guna memantau dan melaporkan berbagai tahapannya ke Kemendagri.
Alokasi Dana Pilkada Cepat, Ini Kata Kemendagri Saat Bertemu Gubernur Aher
Dengan telah terbentuknya Panwaslu Kab Bandung Barat, Abubakar menginginkan partisipasi masyarakat lebih meningkat dibanding Pilkada yang lalu. “Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperanserta untuk menjalankan haknya sebagai warga negara dengan baik,” terangnya.
Satpam Ini Ngaku Sebar Foto Adegan Ranjang Jokowi di Medsos – Pojok Bandung https://t.co/cFQKwIr9CY
— Pojok Bandung (@pojokbandung2) 18 September 2017
Ketua Panwaslu Kab. Bandung Barat, Cecep Rahmat Nugrha menilai pemda sudah maksimal dalam memfasilitasi Panwaslu. “Saya rasa pemda sudah mantap dalam memfasilitasi kami. Buktinya mereka tidak ragu menggelontorkan dana hibah untuk memfasilitasi kebutuhan kami. Dan Kab. Bandung Barat merupakan daerah kelima yang sudah menandatangani NPHD dengan Panwaslu,” ujarnya.
