POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pengajuan izin secara online diklaim bisa kurangi pungutan liar (Pungli) 85 persen hingga 90 persen.
“Sisanya sekitar 10 persen bergantung kepada manusianya. Karena sistem itu hanya alat, bergantung manusianya yang menggunakan,” ujar Sekretaris (Sekda) Kota Bandung Yossi Irianto, kepada wartawan Minggu (27/8).
BACA JUGA:
Buka Karnaval Kemerdekaan, Jokowi Bagikan Kaus Merah dari Atas ‘Kereta Pancasila’
Kapolda Jabar Anton Charliyan Dicopot karena Kisruh Seleksi Akpol?
Yossi mengakui, masyarakat kerap mengeluhkan soal pelayanan terhadap SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Beberapa SKPD yang berpotensi mendapatkan keluhan dari masyarakat diantaranya DBMPTSP, dan kecamatan. “Karena, kecamatan merupakan garda terdepan mewakili negara dalam melayani masyarakat,” terangnya.
Tangan Dingin di Balik Kelahiran Pesawat N-219 Karya Anak Bangsa
Tingginya, angka partisipasi masyarakat dalam pelayanan online, baik dalam hal pengaduan pelayanan maupun proses pelayanan, juga terlihat dari tingginya angka pengguna handphone di Kota Bandung.
Menurut catatan Yossi, jumlah warga Kota Bandung sekitar 2,4 juta- 2,5 juta jiwa. Namun, pengguna hanphone di Kota Bandung menyentuh angka 5 juta. “Jadi seorang menggunakan lebih dari satu unit HP,” terangnya.
Menurut Yossi, ini menunjukkan bahwa Bandung merupakan smart city. Namun, lanjut Yossi, masih ada tugas pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau pengaduan terhadap pelayanan.
Tidak hanya melalui online, tapi juga dengan cara manual secara langsung. “Kita mengakui, tidak semua masyarakat bisa menggunakan smartphone dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tetap harus diedukasi dan diberikan sosialisasi,” tambahnya.
