“Total tahun ini anggaran untuk DPRD sebesar Rp 7.076.095.620. Kalau setelah kenaikan kita masih menghitung. Tapi sudah ada patokan, kemampuan keuangan Cimahi itu dalam klaster sedang dengan pengkalian lima kali. Saya belum berani mengatakannya, karena seperti tunjangan transportasi kita kan harus survei,” bebernya.
Wakil Walikota Cimahi Sudiarto, menjamin disahkannya kenaikan tunjangan Dewan tidak akan mengganggu program prioritas di Kota Cimahi. “Tidak, tidak akan mengganggu. Kan rencana pembangunan di Cimahi ada prioritasnya sendiri, yang tida prioritas diatur saja,” terangnya.
Kendati demikian, Sudiarto mengakui kenaikan tunjangan Dewan akan berpengaruh terhadap kekuatan keuangan daerah. “Sebelumnya kan keuangan daerah Cimahi itu masuk kategori tinggi, sekarang sedang. Tapi mudah-mudahan pengaruh kenaikan ini tidak begitu besar,” harapnya.
Namun karena kenaikan anggota Dewan aturannya sudah tertera jelas melalui PP No 18/2017, maka Pemkot Cimahi harus mengikutinya. “Kalau anggaran kan dimanapun akan selalu kurang. Tapi kalau sudah ada aturannya kita wajib ikuti,” pungkasnya.
