Aparatur negara beserta institusi politik terlibat dalam sosialisasi Pilkada yang akan digelar secara serentak di 16 kabupaten-kota, termasuk Pilgub Jabar.
“Selama ini mungkin mereka tahu baru sebatas dari media bahkan medsos yang rawan terhadap informasi tidak benar atau hoax, makanya kami sebagai penyelenggara melakukan sosialisasi tahapan,” ungkap Komisioner KPU Jawa Barat Nina Yuningsih.
Secara umum, lanjut dia, tahapan pilkada terbagi dalam dua, yakni persiapan dan penyelenggaraan. Tahap persiapan sudah dimulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Untuk Pilgub Jabar telah ditandatangani pada April lalu. NPHD (16 kabupaten kota) paling lambat harus ditandatangani 27 September nanti,” katanya.
Sementara untuk tahap pelaksanaan akan dimulai pada November 2017 ini, berbarengan dengan penyerahan bukti dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Pihaknya telah menjadwalkan mulai 22 November mendatang.
Ia berharap sosialisasi tahapan ini akan memberikam informasi yang jelas kepada partai politik, bakal calon perseorangan maupun pihak lainnya, kapan pilgub dimulai dan bisa mempersiapkan persyaratan terutama bakal calon. “Tahapan pilkada telah diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2017,” terangnya.
(atp/pojokbandung)
