Geopark Ciletuh Korbankan Anggaran Pengairan

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Komisi IV DPRD Jabar mendukung keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan kawasan Geopark Ciletuh menjadi salah satu ODTW(Objek dan Daya Tarik wisata) tingkat dunia dan maenjadi unggulan UNESCO.


Untuk itu, perlu disupport dengan infrastruktur yang baik, memudahkan para wisatawan yang akan menikmatinya, baik wisman maupun wisnus.

Menurut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady, sebagai bukti support Dewan terhadap kawasan Geopark Ciletuh sebagai ODTW tingkat dunia, anggaran yang dikucurkan dari APBD Jabar sudah ratusan miliar, terutama untuk infrastruktur jalan.

Namun, sangat disayangkan kualitas jalan yang dihasilkan belum sesuai dengan yang diharapkan dan besarnya anggaran.

Sebagai ODTW tingkat dunia, tentunya infrastruktur jalan harus berkelas dengan tingkat kemantapan yang baik. Hal ini, agar para wisatawan Wisman maupun wisnus menuja kawasan Geopark Ciletuh selama dalam perjalan dalam keadaan nyaman dan aman.

Untuk itu, kita (dewan-red) dukung dengan anggaran yang memadai, kata Daddy Rohanady di saat ditemui di ruang kerja Komisi IV DPRD Jabar, Selasa (23/5).

Dikatakan, seharusnya anggaran cukup besar yang sudah sepakati bersama antara dewan dan eksekutif dalam APBD untuk menunjang ODTW Geopark Ciletuh, benar-benar dikerjakan secara optimal dan maksimal sesuai dengan tujuannya jangan sampai melenceng.

Kalau pembangunan berjalan baik, bukankah yang menikmatinya kita semua. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang tertawa sendiri di balik topeng pembangunan, ujarnya.

Daddy mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan akses menuju geopark Ciletuh sesungguhnya kita terpaksa mengorbankan/memotong anggaran sector lain yaitu anggaran untuk pengairan/irigasi. Padahal pembangunan daerah irigasi seharusnya tuntas.

Dengan tuntasnya pembangunan daerah irigasi akan memungkinkan irigasi yang lancar untuk sekian ribu hektare sawah.

Hal itu merupakan salah satu syarat mutlak mendorong terwujudnya kemandirian pangan daerah (ini sudah pula diperdakan).

Di balik kemandirian pangan daerah, kami berharap dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang akan mengurangi angka kemiskinan dan mereduksi angka pengangguran terbuka.

Tiga poin ini yang diamanatkan dalam RPJMN. Jadi, bagaimana dengan RPJMD Jabar? Mau diabaikan saja?, tandas Daddy penuh Tanya.

(mun)

Loading...

loading...

Feeds

DPRD Setujui 2 Raperda Kota Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pada Rapat Paripurna …