POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk membahas rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Sedang dibicarakan di Polhukam,” kata Tito, di Mabes Polri Jumat (28/4/2017).
Selain itu, belum lama ini Polda Metro Jaya melarang kegiatan HTI yang dianggap tak berizin. Hal serupa juga terjadi di daerah-daerah. Kepolisian melarang kegiatan itu karena HTI mengusung konsep khilafah yang dinilai mengancam kutuhan NKRI.
Baca Juga:
Ralat Mendagri! FPI Terdaftar, yang Belum Ormas HTI
GP Ansor Tolak Acara Hisbut Tahrir Indonesia di Bandung
Salah satu kegiatan yang batal digelar adalah agenda HTI bertema ’’Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat’’. Kegiatan itu, awalnya direncanakan untuk digelar di Balai Sudirman Jakarta pada 23 April kemarin. Namun, batal karena tak diizinkan kepolisian.
Tito menjelaskan, kegiatan HTI dilarang dengan dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh polisi.
Penyebabnya, kata dia, tanpa STTP sebuah acara keramaian masyarakat dianggap tidak berizin sehingga bisa dibubarkan secara paksa jika tetap digelar.
“Kami memang tidak keluarkan izin STTP-nya, karena banyak potensi konfliknya. Jadi lebih baik kami larang,’’ kata Tito.
