“Kami menggagas kegiatan ini agar persoalan tata ruang secara substansi benar-benar dinilai sebagai persoalan paling penting, karena berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia,” tegasnya.
“Tata ruang dalam perspektif lingkungan, harus dibuat agenda-agenda penting agar regulator mengubah watak berpikirnya,” sambung dia.
Pemprov Jabar Kudu Komit Jaga Lingkungan
Kondisi Kerusakan Lingkungan Kota Bandung Sudah Parah
Dijelaskan, dalam menentukan tata ruang para pemegang kebijakan cenderung tunduk pada kepentingan korporasi serta tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Akibatnya, masyarakatlah yang menjadi korban akibat dampak ketidakseimbangan lingkungan, seperti banjir, longsor, kekeringan, tumpukan sampah dan sejumlah persoalan lainnya.
“Padahal jika pemerintah mengakomodasi partisipasi masyrakat, justru akan melahirkan regulasi yang jauh lebih berarti,” tegasnya.
Dedi Barnadi, penggagas diskusi lainnya mengatakan, menjelang Pilkada di 16 kabupaten/kota serta Pilgub Jabar 2018 mendatang, para bakal calon kepala daerah yang belakangan sudah mulai bermunculan, harus menjadikan masalah tata ruang sebagai prioritas utama dalam menjalankan program kerjanya.
“Justru sebelum mereka terpilih harus tahu dulu masalah tata ruang ini sejak awal agar mereka melakukan persiapan secara dini soal lingkungan, sosial dan ekonomi,” tegas Dedi.
Hasil diskusi, lanjut Dedi, akan dibuat dalam bentuk rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah, legislatif termasuk penegak hukum.
