POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Pangandaran dan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Sukabumi.
MoU turut ditandatangani Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata untuk Unpad Pangandaran dan Wali Kota Sukabumi Muhamad Muraz untuk IPB Sukabumi, di Kampus Unpad Pangandaran, Senin (13/3/17).
MoU sengaja dibuat untuk mempertegas keberadaan Unpad di Pangandaran dan IPB di Sukabumi. Untuk itu, hingga saat ini Pemprov Jawa Barat telah mengucurkan dana hingga Rp35 miliar untuk pengembangan Kampus Unpad di Pangandaran.
Sementara Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah berkontribusi dalam penyediaan lahan untuk Kampus Unpad Pengandaran hingga 30 hektar.
Gubernur Aher meminta membuat Detail Engineering Desain (DED) bangunan kampus. Sehingga program pengembangan sumber daya manusia ini bisa segera mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi secara menyeluruh di kawasan Priangan Timur.
“Saya minta ketiga kampus baru ini untuk segera membuat DED, karena DED-nya mepet di tahun 2016 kan tidak mungkin DED-nya dianggarkan di anggaran resmi, anggaran dari APBN atau APBD. Ini harus volunteer, DED-nya boleh jadi volunteer, harus dicari dari CSR, dan lain-lain, sehingga anggaran dari pemprov bisa diluncurkan untuk pembangunan fisik,” tutur Aher.
“Sehingga nanti kira-kira kampus tumbuh desainnya desain utuh tapi dibangun terlebih dahulu. Saya pikir Rp 35 Miliar untuk Unpad Pangandaran untuk menampung anak-anak mahasiswa yang baru, Insya Allah sudah bisa, sehingga mudah-mudahan 2018 para mahasiswa sudah berkuliah di kampus yang megah, Unpad Pangandaran, Insya Allah,” tambahnya.
Selain itu, Aher pun berharap upaya PSDKU ini bisa mempercepat peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK). Karena dengan penduduk yang mencapai 46 juta jiwa lebih, Jawa Barat hanya mempunyai enam buah kampus PTN.
“Mudah-mudahan langkah ini bisa mempercepat Angka Partisipasi Kasar di tingkat perguruan tinggi, yang mana Jawa Barat relatif lebih rendah dibanding dengan APK perguruan tinggi nasional,” ujar Aher.
“Tentu bukan berarti bahwa di Jawa Barat kurang tenaga profesional, tapi keliatannya kampusnya kurang banyak. Karena apa? Karena kalau di Jawa Timur kampusnya banyak – penduduknya banyak. Kalau di Jawa Barat kampusnya kurang banyak – orangnya banyak,” lanjutnya.
Jawa Barat bersama Kemenristekdikti dan tiga PTN di Jawa Barat saat ini tengah mengembangkan PSDKU. Selain Unpad Pangandaran dan IPB Sukabumi, ITB pun telah mengembangkan PSDKU di Cirebon. Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, hal ini adalah upaya pemerintah dalam mengembangkan kualitas SDM di Tanah Air, khususnya Jawa Barat.
“Kami ingin menyelesaikan tingkat APK di Jawa Barat yang masih rendah di Perguruan Tinggi. Sehingga kami kembangkan yang namanya Program Studi di Luar Kampus Utama. Di mana Program Studi di Luar Kampus Utama ini akan kami dorong terus agar masyarakat di Jawa Barat bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan lebih baik,” harap Nasir.
Pada kesempatan ini, Nasir juga berujar bahwa tidak hanya kampus negeri yang bisa mendirikan PSDKU. Kampus swasta yang memiliki standar kualitas, seperti tenaga pengajar yang baik dengan akreditasi A bisa mendirikan PSDKU.
“Persyaratannya adalah program studinya harus A (akreditasi), institusinya juga A. Dosennya cukup, publikasi internasionalnya makin baik, berarti mereka layak untuk dikembangkan menjadi perguruan tinggi PSDKU,” ujar Nasir.
Unpad mulai menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik di Pangandaran pada Tahun Ajaran 2016-2017. Ada lima program Studi yang dibuka, yaitu Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Bisnis, Peternakan, Perikanan, dan Keperawatan. (mun)
