POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Puluhan pengunjukrasa dari Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Jabar mendesak pengusiran PT Freeport dari bumi Papua. Desakan tersebut disampaikan Pospera Jabar ke DPRD Jawa Barat.
Perwakilan Pospera Jabar, Rafael, mengatakan perusahaan pengeruk tambang logam asal Amerika Serikat itu tidak mau tunduk terhadap peraturan di Indonesia.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan aturan, PT Freeport wajib menginvestasikan sahamnya minimal 51% untuk Indonesia. Presiden RI Joko Widodo, menurtnya sangat mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia atas aturan tersebut.
“Jangan sampai kekayaan Indonesia hanya membuat gemuk negara asing,” katanya, di Gedung DPRD Jabar, Selasa (7/3/2017).
Desakan dari Pospera sendiri, lanjut dia, dilakukan secara serempak di 28 kabupaten/kota di Indonesia di lima provinsi. Pospera Jawa Barat ikut ambil bagian agar aspirasinya tersampaikan ke pemerintah pusat oleh para wakil rakyat.
Pihaknya mendesak DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasinya ke pemerintah pusat, bahwa Pospera Jabar memiliki kekhawatiran jika kekayaan Indonesia terus menerus dinikmati pihak asing.
“Di Freport ini saham Indonesia kan cuma 9 persen, itu sangat tidak adil. Jika tidak sanggup memenuhi 51 persen saham, hengkang saja dari Indonesia,” tegasnya.
Para pengunjukrasa menyampaikan aspirasinya dengan berorasi serta pesan-pesan dalam bentuk tulisan di spanduk dan poster. Mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan, agar tidak merangsek ke dalam gedung dewan.
Setelah melakukan audiensi antara pewakilan Pospera dengan Pimpinan DPRD Jabar, Ketua DPRD Ineu Purwadewi Sundari dan Wakil Ketua DPRD Ade Barkah menyempatkan diri berorasi di depan para pengujukrasa atas dukungannya terhadap usulan yang mereka sampaikan.
“Kami DPRD Jawa Barat akan menyampaikan secara utuh apa yang diaspirasikan teman-teman Pospera. Ketika ada perusahaan asing yang bandel, maka harusanya hengkang dari tanah Indonesia,” tegas Ade. (atp/pojokbandung)
