POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ada 16 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar di Jawa Barat (Jabar) pada 2018. Penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah ini perlu dukungan penuh dari Aparat Sipil Negara (ASN) atau PNS.
Dukungan tersebut antara lain berupa sikap netral. Sebab, posisi ASN dinilai rentan selama perhelatan pilkada.
“Dari seluruh implementasi tersebut, Pemprov Jabar akan menekankan netralitas ASN, khususnya tindakan preventif agar para abdi negara tidak ikut-ikutan politik praktis,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Ruddy Gandakusumah.
Ruddy menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan terkait pilkada serentak di Kantor Kesbang Linmas, Bandung, Jumat (3/3/2017).
“Jika sudah melanggar itu domain Bawaslu, sanksinya berat karena bisa dipecat. Tapi fokus kami adalah agar mereka tahu dan faham bahwa ASN tidak bisa terlibat politik praktis dalam pilkada serentak tahun depan,” sambung Ruddy.
Lebih lanjut, Ruddy mengatakan pertemuan yang dihadiri pihak dari KPU Jabar, Bawaslu Jabar, kepolisian dan lainnya untuk mengetahui peta di lapangan jelang pilkada serentak yang tinggal setahun lagi.
“Pemprov Jabar melalui Kesbang Linmas akan mendukung tugas inti KPU dan Bawaslu. Misalnya mengkaji program kerja bidang politik, mengkaji sekaligus memfasilitasi bahan kebijakan mediasi, komunikasi, dan fasilitas politik, serta menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang politik dalam negeri,” sambungnya.
Secara praktis, kata dia, dukungan diberikan dalam penyediaan dana pilkada, koordinasi keamanan, peningkatan partisipasi pemilih, penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, menjaga netralitas ASN (Aparat Sipil Negara), serta koordinasi teknis penyelenggaraan. (mun)
