“Untuk mengantisipasi terjadinya keluhan dari masyarakat, pemerintah telah merancang Mekanisme Pengaduan Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Prosedurnya, masyarakat dapat mengadu ke kantor Desa dan Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan/atau kantor kabupaten,” jelas Agung.
Oleh kecamatan atau kabupaten, jelas Agung, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko Pusat. Selanjutnya Posko pusat yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kemendagri, Kementerian Sosial, TNP2K dan PT PLN (Persero) akan melakukan verifikasi dan penanganan terhadap pengaduan tersebut.
“Kami sudah menyosialisasikannya melalui para kepala Bappeda di 17 kota dan kabupaten. Kami berharap semua intstitusi secara ihklas menyelaraskan program ini kepada masyarakat,” kata Agung, di hadapan para pemimpin redaksi dan jajaran redaktur puluhan media masa di Jawa Barat.
Kepala Sub Direktorat ESDM, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Rian Jaya Laksamana menjelaskan, Kebijakan tersebut adalah kebijakan nasional. Untuk itu Pemerintah Daerah diminta untuk mendukung dan memastikan kebijakan ini berjalan lancar sesuai tupoksi dan perannya.
Penyesuaian tarif listrik mulai 1 Januari 2017 tersebut dilakukan terhadap masyarakat mampu golongan pelanggan 900 VA secara bertahap setiap 2 bulan hingga mencapai keekonomiannya pada Mei 2017. Sesuai UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kenaikan tarif listrik tersebut telah mendapat persetujuan Komisi VII DPR-RI pada Rapat Kerja tanggal 22 September 2016.
General Manager PLN Distribusi Jawa Barat, Iwan Purwana menambahkan, di Jawa Barat, terdapat pelanggan 900 VA sebanyak 4.249.921 dan yang mendapat subsidi sebanyak 424.992 (10 persen) sementara yang tidak mendapat subsidi sebanyak 3.624.929 (90 persen).
“Jumlah itu terbagi atas 5.216.079 pelanggan 450 VA dan 4.245.248 pelanggan 900 VA berdasarkan data PLN per November 2016. 1,6 juta kepala keluarga tahun ini ditargetkan tersambung aliran listrik. Adapun kendala kami yakni medan yang berat, terutama di wilayah pinggiran Jawa Barat yang sangat sulit diakses. Soal pelayanan pasti dan trerus ditingkatkan,” pungkas Iwan. (bil)
