POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan penggunaan dana PON XIX. Pemeriksaan itu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan PON XIX.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, BPK sudah beberapa pekan memeriksa terkait perbaikan internal Pemprov. Salah satu sampel pemeriksaan adalah belanja modal PON 2016.
”Kami menunggu hasil pemeriksaan tersebut,” jelas Iwa usai meeting dengan BPK di Gedung Sate.
Menurutnya, belanja modal PON menjadi salah satu sampel yang diperiksa karena dalam APBD Jabar 2016 termasuk salah satu pos pembiayaan yang anggarannya cukup besar.
Dia memerinci, pemeriksaan dilakukan ke Dinas Pemukiman dan Perumahan terkait pembangunan venue, lalu ke Dinas Olahraga dan Pemuda mengenai pembelian peralatan olah raga.
Iwa menuturkan, ke depan BPK sendiri secara umum akan memberikan masukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dia berharap, tidak ada masalah yang signifikan dalam laporan tersebut karena merasa sudah tertib administrasi.
”Insya Allah tidak akan ada masalah, di APBD 2016 salah satu yang krusial memang PON,” tuturnya.
Disinggung soal laporan pertanggungjawaban PON, Ketua Harian PB PON ini memastikan akan tuntas akhir Desember ini berbarengan dengan laporan keuangan APBD 2016. Namun untuk LPJ PON membutuhkan verifikasi pada beberapa item pembayaran. ”Jadi ada yang masih diverifikasi bendahara seperti akomodasi, setelah lengkap baru akan dibayar,” urai Iwa.
Di tempat sama, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadisorda) Jabar Yudha Munajat mengakui, pemeriksaan BPK itu meliputi aset yang dimiliki dalam pelaksanaan PON. ”Jadi tadi kami sampaikan kepada BPK bahwa silakan periksa lebih cermat. Sebab, kami juga tidak mau ada penyimpangan-penyimpangan,” ungkap Yudha. (ca/jpg/pojokbandung)
