POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Menyikapi isu demo susulan pada 2 Desember 2016 terkait kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor, H Yaqut Choulil Choumas menegaskan, seluruh anggota Ansor maupun Banser dimanapun berada dilarang mengikuti aksi turun ke jalan.
“Tidak boleh terlibat, karena tidak ada tuntutan dalam agama dan keyakinan kami segala sesuatu harus turun ke jalan apalagi dibarengi kekerasan,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon, Senin (21/11).
Yaqut mengungkapkan, bila benar isu aksi turun ke jalan pada 2 Desember 2016 nanti atas dasar penistaan agama tidak usah diperkusut kembali. Sebab, kasus tersebut sudah diproses secara hukum sesuai dengan apa yang tertuang dalam aturan Pancasila yang kami yakini.
“Jadi serahkan saja soal itu kepada hukum, tidak usah turun ke jalan dan menuntut untuk menaikan status tersangka, semua sudah berjalan sesuai proses,” tuturnya.
Menurut Yaqut, bila ada anggotanya yang ikut aksi turun ke jalan tidak lebih sama halnya menistakan agama. Sebab, 2 Desember 2016 adalah hari Jumat yang dimana shalat Jumat harus dilaksanakan di tempat yang sudah disepakati, bukan aksi gelar sajadah di jalanan.
“Tidak ada dalam keyakinan kami shalat Jumat dengan sengaja dilakukan di jalan, apa itu tidak lebih melecehkan agama ?. Seperti contoh lain, ISIS yang mengatasnamakan agama membunuh orang yang dianggap mereka kafir padahal dalam agama tidak diajarkan saling membunuh,” imbuhnya.
Selain itu, Yaqut menyinggung adanya informasi beberapa kelompok radikal yang akan memanfaatkan situasi untuk merusak dan disinyalir melakukan ‘Makar’/ kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Maka pihaknya mengintruksikan GP Ansor dan Banser untuk mendukung TNI dan Polri menindak tegas siapapun kelompok yang berani melakukan aksi tersebut.
“Kalau negara memanggil dan meminta kami untuk terlibat mengatasi ‘Makar’ Banser dan Ansor siap bersikap tegas,” paparnya.
Yaqut menjelaskan, kenapa pihaknya perlu melawan kelompok radikal, hal tersebut bukan tanpa alasan, sambung dia, kelompok radikal memiliki agenda merebut kekuasaan dan pemerintah yang sah. Artinya jelas, ada kelompok yang akan mengganti Pancasila sesuai ideologi yang mereka yakini. Maka dari itu, pihaknya meminta umat Islam untuk tidak ikut-ikutan turun ke jalan, karena negara Indonesia memiliki hukum yang dimana dalam kasus ini ada aparat kepolisian yang sudah mengusut kasus Ahok.
“Saya dan para anggota meyakini Pancasila adalah ideologi yang kami anut. Kami tidak meyakini ada hukum lain apa yang di atur oleh Pancasila,” terangnya.
Sementara itu, Sekertaris PW GP Ansor Jawa Barat, Johan Jauhari Anwari didampingi Komandan Satkorwil Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi menyerukan, setiap anggota jangan ada yang bergerak bila tidak ada instruksi dan perintah.
“Sesuai instruksi pimpinan jangan ada yang turun ke jalan terkait isu demo susulan 2 Desember mendatang,” paparnya.
Johan menyebut, bukan tanpa alasan anggota Ansor dan Banser untuk tidak ikut aksi turun ke jalan tapi pihaknya memiliki rencana untuk siap ketika negara membutuhkan tenaga untuk membantu keamanan di Indonesia.
“Seluruh kader struktral Banser dan Ansor siap mengamankan negara ini. NKRI sudah final harga mati, tidak ada kata lain,” tandasnya (arh)
