POJOKBANDUNG.com, CIMAHI– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi memutuskan, dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terjadap pasangan bakal calon (Balon Walikota/Wakil Walikota Cimahi, Ajay M Priatna dan Ngatiana tidak ada cacat hukum. Begitu juga soal dualisme kepengurusan dianggapnya sudah selesai pascadikeluarkannya surat dari Kementerian Hukum dan HAM serta surat yang terima dari KPU RI bahwa partai berlambang Kabah ini resmi di bawah pimpinan Romy Romahurmuzy.
”Dari awal di Cimahi tidak ada kepengurusan ganda. Yang ada itu kepengurusan kang Jalal habis lalu ada SK Plt yang dipimpin Endang Saefulloh,” ujar Ketua KPU Kota Cimahi, Handi Dananjaya.
Handi menegaskan, kepengurusan dapat disebut ganda jika sejak awal ada dua SK kepengurusan di DPC PPP Kota Cimahi. Tetapi, sampai saat ini ia tidak pernah melihat adanya SK ganda tersebut.
Sebelumnya, munculnya pertanyaan mengenai keabsahan dukungan PPP terhadap Ajay-Ngatiana setelah pada Maret 2016 publik dikejutkan dengan konflik dua pengurus DPC PPP Kota Cimahi di bawah pimpinan Jalaludin Sayuti dan Endang Saefuloh.
Bahkan saat itu, Ketua DPC PPP Cimahi, Endang Saefulloh menegaskan kepengurusan PPP Cimahi di bawah pimpinan Jalaludin Sayuti tidak sah.
Dihubungi terpisah, Ketua Panwaslu Cimahi, Zaenal Abidin mengaku enggan berkomentar terkait hal ini. Menurutnya, hal itu bukan kewenangan Panwaslu melainkan kewenangan KPU.
Hanya dirinya mengingatkan kepada para politisi yang terlibat aktif pada Pilkada Cimahi 2017 untuk bersama-sama menjaga agar pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung demokratis dan bermartabat.
”Bermartabat dimaksudkan agar Pilakada tidak diwarnai kecurangan, pelanggaran, saling serang antar peserta dan menjelek-jelekan calon lainnya,” ujarnya. (bbb)
