Sementara itu, Ketua bidang pertandingan PB PON XIX/ 2016 Jabar, Yudha M Saputra, mempersilahkan kepada perwakilan kontingen yang mau melakukan protes ataupun walk out dari arena pertandingan. Sebab, hal tersebut tidak mempengaruhi jalannya pertandingan.
“Silakan saja protes itu hak mereka tapi pertandingan akan terus berlanjut,” tegasnya saat jumpa pers evaluasi pertanding harian di Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, Kamis (22/9/2016).
Meskipun banyak protes dan tuntutan dari beberapa provinsi mengenai jalannya pertandingan. Yudha mengungkapkan, protes yang dimaksud tidak ada kaitan dengan kemenangan ataupun kekalahan tim Jabar, karena pihaknya yakin Jabar ingin lolos menjadi juara umum namun tetap menanamkan fairplay dan menjaga sportifitas nilai olahraga.
“Gubernur sering berpesan Jabar ingin menang secara sejati jangan sampai ada kegaduhan di luar sana,” ungkapnya.
Ditanya terkait sanksi yang bisa diberikan kepada kontingen yang melakukan walk out, Yudha menegaskan, dalam peraturan PB PON ataupun di Tecnikal Hand Book (THB) tidak ada pasal yang menyebutkan sanksi.
“Tidak ada sanksi, tapi resikonya adalah kerugian provisnsi itu sendiri karena sudah menyiapkan atlet dengan biaya besar tapi tidak bertanding. Namun, bila masih protes dan ada tuntutan silahkan saja kami sudah siap, toh selama kami menganut pada pedoman dan aturan,” ungkapnya.
Dipihak lain, bidang pengawasan dan pengarah PB PON XIX, Suwarno menilai, bahwa kericuhan yang muncul di setiap cabor sebenarnya ada ketidak harmonisan baik antar perorangan atau dengan PB maupun dengan Tecnikal Delegate (TD).”Bukan kurang kordinasi tapi kurang harmonis, dan ini harus jadi evaluasi agar tidak terulang kembali,” tandasnya.
Cabor sepatu roda juga memanas. Dalam lomba yang digelar di kompleks GOR Saparua, Bandung, Kamis (22/9/2016) siang, panpel ternyata tak menggunakan timer digital.
Perlombaan sepatu roda akhirnya hanya memakai timer manual, stopwatch. “Ini kelas PON kok pakai manual, sangat riskan kalau selisih waktunya tipis apalagi di nomor ITT, ” ujar Manajer Sepatu Roda, Bambang Eko usai pertandingan.
Indikasi kecurangan semakin kentara, setelah hasil lomba disembunyikan, alias tak diumumkan langsung saat satu per satu atlet telah turun.
“Ini parah, hasil baru diumumkan setelah seluruh atlet menyelesaikan perlombaan. Di kejuaraan apapun, kalaupun pakai manual, langsung diumumkan satu persatu catatan waktunya. Tidak menunggu seluruh selesai, ” ujarnya.
Kecurangan terbukti saat perlombaan nomor ITT 300 meter putra. Hasil penghitungan panitia ternyata tak sama dengan catatan waktu beberapa kontingen.
Hasil panitia menyatakan atlet Jawa Barat mendulang medali emas atas nama Azmi Al Ghifari Djayadi dengan catatan waktu, 00.26.256 detik. Kemudian Mirko Andrasari dari DKI Jakarta mencatatkan 26.258 detik di posisi kedua. Sedangkan medali perunggu diraih Jatim, Reza Oktoriyanto dengan 26.463 detik.
Parahnya, catatan panitia ini ternyata tidak sama dengan catatan resmi dari tim DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dari catatan dua daerah itu, medali emas harusnya diraih atlet DKI.
“Kami fair, dari catatan kami, harusnya medali emas diraih DKI Jakarta, baru atlet kami di posisi kedua. Ini ternyata dibalik semua, ini benar-benar parah kecurangannya,” terang Bambang. (pra/arh/dkk/jpnn)
