POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah daerah yang ditunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat diminta agar tidak mengorbankan para pegawainya. Sehingga, penundaan DAU tersebut tidak hanya berdampak pada penundaan gaji aparatur sipil negara (ASN).
Pakar hukum pemerintahan dan tata negara Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menilai, seharusnya pemerintah tidak menunda penyaluran gaji ASN. Jika alasannya untuk penyesuaian, seharusnya pemerintah menunda gaji kepala daerah dan anggota DPRD.
Seperti diketahui, penyaluran DAU untuk 12 kabupaten/kota di Jawa Barat ditunda oleh pemerintah pusat. Di antaranya Kota Bandung ditunda Rp 302 miliar, Kota Bekasi Rp 178 miliar, Kota Bogor Rp 87 miliar, Kota Depok Rp 156 miliar, dan Kota Tasikmalaya Rp 115 miliar.
Penundaan ini dipastikan akan berpengaruh pada pemenuhan gaji (ASN). Asep meminta, pemerintah tidak menunda seluruh DAU.
Sebab, keberadaan DAU sangat penting dalam menjalankan pembangunan. “Kalau seluruhnya, itu pembangunan di daerah bisa terhambat. Karena kan DAU bukan hanya untuk gaji pegawai saja,” kata Asep saat dihubungi, Minggu (28/8/2016).
Menurutnya, penundaan DAU oleh pemerintah pusat akan berpengaruh pada anggaran di daerah. “Tentu akan berpengaruh. Apalagi gaji pegawai itu kan sebagiannya dari DAU,” ucapnya.
Salah satu daerah yang lolos dari penundaan DAU adalah Kabupaten Purwakarta. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku, kebijakan Kementerian Keuangan membuat daerahnya tetap aman dari kemungkinan gagal bayar gaji PNS.
“Di Purwakarta tentu gaji PNS aman, kan DAU tidak ditunda,” kata Dedi saat dikonfirmasi dari Bandung, kemarin. Menurutnya, penundaan oleh Kemenkeu salah satunya datang dari perkiraan saldo akhir 2016 yang dikategorikan sangat tinggi hingga rendah.
Dedi mengaku, sejak 2008 pihaknya berupaya agar tidak banyak mengendapkan dana APBD di sisa tahun anggaran. “Kita selalu menentukan target belanja lebih tinggi dari pendapatan. Karena selalu ada selisih yang tidak tercapai,” ujarnya.
Selisih ini, pada pembahasan APBD Perubahan akan disesuaikan dengan pendapatan. Dengan cara ini, menurutnya tidak ada penumpukan fiskal di APBD.
Pada sisi lain, pihaknya juga mendesain pola pembangunan dengan dua acara. “Lewat belanja publik langsung dan bantuan ke desa,” paparnya.
Menurutnya, belanja publik langsung di setiap daerah, lelangnya baru digelar pada April untuk selanjutnya dikerjakan pada Juni. Kondisi ini membuat fiskal daerah selalu stagnan dari Januari- Maret.
“Solusinya kami gulirkan pola bantuan keuangan desa, karena ini tidak memerlukan pola pendekatan lewat Perpres Belanja Barang dan Jasa,” tuturnya. Dia pun mengaku sering memberi dukungan pada kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen agar tidak takut menggelar tender.
Pendekatan dan komitmen dirinya akan turun tangan langsung jika sebuah lelang diganggu menurutnya ampuh sehingga KPA dan PPK berani menggelar lelang. Dengan pola ini, maka pihak desa secara swadaya akan membangun infrastruktur publik yang dibutuhkan.
“Dengan strategi ini, Purwakarta jarang membuang-buang anggaran untuk kegiatan yang tidak perlu dan mengendapkan anggaran menjadi SILPA. Penyerapan kita selalu 100 persen. Jarang uang terbuang,” katanya.
Dengan seperti ini, Dedi mengklaim pembangunan di Purwakarta terbilang sangat pesat. Dia pun menyontohkan kemantapan jalan yang seluruhnya mulus, elektrifikasi 100 persen, bangunan SMA yang mencapai 57 unit, hingga taman-taman berkelas sebagai indikatornya. “Ini rahasia kenapa sejak 2018 pembangunan Purwakarta fantastis,” pungkasnya. (agp)
