POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lelang di Dinas Binamarga Pengairan dan Sumber Daya Meneral Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah disorot. Beredar SMS dari nomor telepon 08529447XXXX yang berisi: Undangan..kepada seluruh wartawan hadir di dprd kom 3 kbb, untuk meliput saudara wawan menyerahkan dokumen lelang di binamarga ke kom 3,hal ini di lakukan saudara wawan untuk mengklaripikasi tudingan2 miring,..wawan siap memberikan dokumen peserta lelang ke aparat hukum,. Soal itu, Ketua Monitoring Community (MC), Kandar Karnawan menduga, terjadi persengkokolan antara petugas lelang dan peserta lelang, dengan mempermainkan ‘bandwidth’ di Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Saat peserta lelang yang hendak dimenangkan akan mengirimkan syarat, maka ‘bandwidth’ dibesarkan. Namun, setelah itu ‘bandwidth’ dikecilkan kembali.
“Kami mencium adanya indikasi kongkalingkong PPK/ POKJA ULP dengan peserta lelang dalam proses lelang binamarga 2016 sekarang. Jadi saat peserta lain hendak mengirimkan syarat lelang mereka kesulitan,” kata dia.
Dugaan itu muncul karena berdasarkan pantauan saat pendampingingan verivikasi kinerja pokja ULP diketahui peserta lelang merasa sudah mengirimkan seluruh berkas syarat lelang. Namun setelah dicek ulang ke panitia lelang, ternyata ada syarat yang kurang.
“Setelah kita periksa, syarat mereka memang lengkap, tapi tidak terkirim. Mereka kesulitan untuk mengecek satu per satu apakah semuanya sudah terkirim, ternyata tidak,” kata dia menjelaskan.
Karena panitia lelang tidak menerima syarat lengkap, maka peserta lain dinyatakan tidak lolos.
Aan-Sapaan akrabnya juga akan terus berkoordinasi kepada KPPU supaya terus mencermati modus baru itu agar tidak berulang pada proses lelang yang lain.
Ia mengatakan, secara umum, laporan dugaan persengkokolan dalam tender pemerintahan di Jabar khususnya di Bandung Barat pada tahun ini relatif menurun dibanding tahun lalu.
“Ada kecenderungan menurun. Jumlah investigasi dan jumlah laporan. Ini menjadi kekhawatiran kami sekaligus kegembiraan kami,” kata dia.
ini diperkuat dengan adanya persyaratan lelang yang berlebihan, adanya penambahan waktu upload dokumen selama 2 hari yang menurut kami ini mencurigakan dan perubahan jadwal evaluasi yang terus menerus, dan penempatan jadwal penetapan dan pengumuman yang salah.
“Kami pikir ini bisa dijadikan bahan buat audit Pengawasan internal Pemerintahan (APIP) dan anggota dewan khusus nya komisi 3 untuk melakukan pemeriksaan dokumen seluruh peserta lelang di binamarga tersebut. Kami tidak yakin kalau si pemenang lelang betul-betul sempurna dokumennya sesuai yang di syaratkan dalam dokumen lelang, dan ini semua dapat dibuktikan melalui pembongkaran dokumen satu persatu, disaksikan oleh team ahli dari LKPP dan yang penegak hukum,” tegasnya. (bwo)
