POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mendapat gelar doctor honoris causa dalam bidang politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/5). Berbagai pujian dan apresiasi pun berdatangan untuk Ketua Umum PDIP ini, termasuk dari tokoh partai politik lain.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, gelar tersebut pantas diperoleh Megawati. Sebagai ketua umum parpol dan mantan presiden, Megawati senantiasa memberi gagasan-gagasan strategis bagi kemajuan bangsa dan negara.
“Sehingga saya pikir sangat pantas, layak dan patut kalau hari ini kemudian Universitas Padjadjaran Bandung memberikan anugerah gelar doktor honoris causa kepada Ibu Megawati hari ini,” kata Dedi yang hadir sebagai undangan pada pemberian gelar tersebut. Sebagai contoh, Dedi menilai, orasi ilmiah yang dibacakan Megawati terkait kesadaran Pancasila sebagai ideologi negara patut diapresiasi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara.
Berdasarkan orasi tersebut, kata Dedi, Pancasila harus benar-benar dijiwai oleh setiap masyarakat tak terkecuali penyelenggara negara. Menurutnya, setiap penyelenggara negara harus memiliki pemahaman yang sama terkait Pancasila ini.
“Sehingga negara harus segera melakukan langkah-langkah konstitusional untuk menata semangat kehidupan ber-Pancasila. Jadi Pancasila tidak menjadi tafsir rezim yang dalam setiap rezim memiliki tafsir tersendiri,” katanya.
Selain itu, adanya jaminan kesehatan, hari tua, dan pendidikan tidak terlepas dari peran Megawati saat menjabat presiden. Dia pun meminta agar azas keadilan masyarakat ini mendapatkan perlindungan lebih lanjut.
“Kalau kemarin Ibu Megawati menggagas jaminan kesehatan, hari tua, pendidikan. Maka jaminan itu jangan sekedar ada, namun harus lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh untuk masyarakat,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Dedi, orasi Megawati pun menunjukkan pentingnya penjagaan kedaulatan negara. Dalam hal ini, penguasaan laut tidak boleh ada batasan antara kabupaten dan provinsi karena ini merupakan zona yang sangat terbuka.
“Hal keempat yang saya catat dari orasi ilmiah Ibu Mega tadi adalah tentang kemandirian ekonomi bangsa. Kita memiliki kekayaan cukup, kemampuan keuangan cukup, manakala birokrasi memiliki aspek perencanaan keuangan yang memadai,” katanya seraya menyebut hal ini harus berorientasi pada kepentingan publik.
Selama ini, kata Dedi, keuangan negara lebih banyak digunakan untuk keperluan aspek administratif di pemerintahan dan kegiatan yang tidak memiliki efektivitas untuk kepentingan publik. “Tetapi persoalan ini berbenturan dengan politik akomodatif dan kelembagaan negara dan badan serta dinas kantor di tiap kabupaten/kota,” katanya.
Dedi pun mengapresiasi gagasan Megawati terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk masyarakat ke depan. “Karena tidak akan ada artinya ekonomi kalau lingkungan kita hancur,” pungkasnya. (agp)
