POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Aparatur desa di Jawa Barat diimbau tenang dan bijaksana menyikapi belum keluarnya dana bantuan infrastruktur desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 100 juta per desa. Hal ini penting untuk menjaga kondusifitas dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengatakan, pihaknya menerima kabar bahwa hari ini aparatur desa akan melakukan aksi dengan mendatangi kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, di Bandung. Menurut Syahrir, hal ini tidak perlu dilakukan mengingat Pemprov Jabar pun sudah memahami kondisi yang dialami mereka.
“Tadi (kemarin) pertemuan (pimpinan DPRD Jabar) dengan Gubernur, katanya beberapa hari lalu Kesbangpol dan BPMPD melakukan rakor dengan APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) kabupaten/kota, katanya akan demo. Mudah-mudahan mereka tidak jadi demo,” kata Syahrir di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (29/3).
Berdasarkan pertemuannya itu, kata Syahrir, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berjanji akan mencari solusi terbaik baik bagi masyarakat dan aparatur desa. Bahkan, menurut Syahrir, pencairan dana bantuan desa dari pemprov pada tahun ini masih terbuka lebar.
“Pokoknya Gubernur tadi berjanji akan mencari solusi terbaik. Mungkin (pencairan dana bantuan desa) di (APBD) perubahan,” katanya seraya meminta aparatur desa mengerti dengan peran Jabar selaku tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XIX/2016.
Oleh karena itu, Syahrir pun meminta aparatur desa tetap fokus pada pelayanan masyarakat. Meski dana bantuan dari pemprov belum turun, pelayanan bagi masyarakat jangan diabaikan.
“Saya harap kalau bisa janganlah (demo). Kami harap kelangsungan desa ini tetap ada, karena sudah menjadi kebutuhan,” katanya.
Kendati begitu, Syahrir pun mengaku memahami kondisi yang dialami aparatur desa saat ini. Terlebih, kata Syahrir, pemberian dana desa dari pemerintah pusat belum maksimal karena tidak sedikit desa yang pencairannya tidak penuh.
“Bantuan desa yang dari pusat belum maksimal. Berbeda-beda jumlahnya,” kata Syahrir.
Oleh karena itu, Syahrir pun meminta Pemprov Jabar agar serius dan komitmen terkait pemberian dana bantuan desa ini. Terlebih, Syahrir menilai, sebenarnya Pemprov Jabar memiliki kemampuan untuk membayarkannya.
“Memang satu sisi terbentur dengan pengadaan PON. Tapi dana desa ini harus tetap terlaksana,” katanya.
Syahrir menambahkan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku tidak mengetahui dari awal adanya penyetopan dana bantuan desa yang dialihkan untuk PON. “Gubernur tadi (kemarin) menyampaikan, memang meminta ada pengiritan dana, tapi sebenarnya enggak tahu kalau dari dana desa,” pungkasnya.
Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jabar Ahmad Hadadi mengatakan, pihaknya telah memiliki mekanisme terkait dana bantuan infrastruktur desa tahun ini. Dia membenarkan, dana bantuan desa ini dialihkan dulu untuk kepentingan PON.
Sebab, kata dia, pendanaan PON mutlak harus dilakukan saat ini juga. “PON mau tidak mau harus harus di (APBD) murni,” kata Hadadi di Gedung Sate, Bandung, kemarin.
Selain itu, pihaknya berasumsi bahwa dana infrastruktur desa akan terbiayai oleh dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 1 miliar per desa. “Asumsi kami bantuan infrastruktur desa dipenuhi pusat yang akan memberikan 1 M (miliar rupiah). Jadi (aparatur desa) tidak akan marah. Ternyata marah,” katanya.
Oleh karena itu, meski belum berani memastikan, Hadadi mengisyaratkan dana bantuan desa tersebut akan dicairkan pada APBD Perubahan Pemprov Jabar tahun ini. “PON kan di (APBD) perubahan sudah tidak ada. Nah mungkin kekurangannya 2017. Tapi nanti lah Pak Gubernur yang akan menyampaikannya,” pungkasnya. (agp)
