POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–DPRD Jawa Barat mengimbau aparatur desa agar menggunakan dana desa sebaik mungkin. Ini penting karena penggunaan dana tersebut sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian desa.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Dedi Hasan Bahtiar, mengatakan, selain harus memberi dampak terhadap perekonomian, penggunaan dana desa pun harus transparan dan perencanaanya melibatkan banyak pihak. Program pembangunan yang disusun harus berdasarkan kepentingan dan kesepakatan bersama.
“Ini harus bisa meningkatkan roda perekonomian di desa. Jadi harus dikelola baik, transparan, taat aturan, dan taat azas,” kata Dedi di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (29/2).
Oleh karena itu, Dedi meminta pemerintah meningkatkan perannya dalam memberi arahan kepada aparatur desa. Kehadiran petugas pendamping desa yang dijanjikan pemerintah harus segera direalisasikan agar pengelolaan dana desa tidak menimbulkan persoalan.
“Pendamping desa ini ada manfaatnya, untuk memberikan semacam asistensi dan bimbingan secara teknis mengenai pengelolaan dana desa,” katanya.
Lebih lanjut Dedi katakan, saat ini dana bantuan desa dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 115 juta per desa. Namun, Dedi mengakui bahwa dana tersebut belum disalurkan ke desa.
Meski begitu, menurut Dedi hal ini bukan suatu persoalan karena harus mengikuti mekanisme dan peraturan yang ada. “Ini belum terlambat. Karena harus ada mekanisme yang ditempuh. Biasanya nanti April,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPMPD Jabar Dede Rusdia mengatakan, pengumuman hasil seleksi petugas pendamping desa di Jabar akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Dengan begitu, diharapkan mereka bisa segera mendampingi aparatur desa dalam menjalankan pembangunan.
Menurut Dede, dari ribuan pendaftar, pemerintah pusat akan meloloskan 500 lebih di pendamping desa. “Insha Alloh minggu ini. Dari ribuan yang ikut tes, yang lolos 500 sekian,” kata Dede di Gedung Sate, Bandung, Senin (29/2).
Dede menambahkan, seleksi pendamping desa ini sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pihaknya hanya membantu dalam melakukan proses administrasi.
Disinggung adanya keterlambatan pengumuman hasil seleksi, menurut Dede hal itu tidak benar. Seleksi yang dilakukan telah sesuai dengan jadwal yang ditentukan sejak awal.
“Test dilakukan tanggal 28 Desember 2015 kemarin. Februari ini baru masuk ke Jabar, diklarifikasi, dikembalikan lagi ke pusat. Jadi keterlambatan itu tidak ada. Yang demo hanya ingin mempercepat,” katanya.
Kendati begitu, Dede optimistis tidak ada persoalan meski pengumuman seleksi pendamping desa baru akan dilakukan. Hal ini tidak berdampak besar terhadap jalannya pembangunan di desa.
Terlebih, selama ini pihaknya bekerjasama dengan BPKP rutin memberi arahan langsung ke aparatur desa terkait penggunaan dana desa. “Walaupun dinilai terlambat, enggak ada masalah, karena perangkat desa juga sudah bisa, sudah paham betul. Sering melaksanakan bantuan keuangan, hanya memang harus lebih hati-hati lagi,” katanya.
Sementara itu, disinggung jumlah dana desa yang akan cair pada tahun ini, menurut Dede jumlahnya akan bervariasi. Dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 750 juta per desa tidak akan diberikan sama.
“Enggak sama semua. Tergantung dari kebutuhan dan kemampuan daerah,” katanya.
Dede mengaku belum mengetahui apakah dana desa dari pusat tersebut sudah didistribusikan atau belum. “Kami tidak terlibat, karena dari pusat langsung ke kota/kabupaten, nanti langsung ke desa,” katanya.
Adapun dari Pemprov Jabar sendiri, tambah Dede, dana yang diberikan sebesar Rp 115 juta per desa. Dede pun mengaku belum mengetahui kapan bantuan keuangan tersebut akan diberikan ke desa.
“Dalam waktu dekat. Menunggu arahan dari pimpinan,” pungkasnya. (agp)
