POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Terciptanya kondisi keamanan wilayah Jawa Barat yang kondusif bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.
Itu diungkapkan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Hadi Prasojo pada audiensi dengan instansi dan komponen masyarakat, Kamis (25/2).
Pangdam yang didampingi Kasdam, Irdam, para Asisten, para staf ahli dan Kapendam III/Siliwangi juga mengajak seluruh instansi/komponen masyarakat yang hadir, untuk juga berpartisipasi dalam mengatasi permasalalahan aktual yang saat ini sedang berkembang. Diantaranya permasalahan mengenai pro dan kontra tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan perilaku hidup menyimpang seperti Lesbian Gay Bisex dan Transgender (LGBT), yang bisa memicu kerawanan di masyarakat, dimana pada akhirnya dapat bermuara kepada terganggunya stabilitas keamanan, agar semua pihak dapat meneduhkan dan menetralisir suasana ini melalui kapasitas, fungsi dan perannya masing-masing.
Ditegaskannya, keikutsertaan Kodam III/Siliwangi bersama-sama dengan komponen lainnya, merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap berbagai permasalahan yang melanda masyarakat. Pihaknya berharap kontribusi yang diberikan Kodam III/ Siliwangi dapat dirasakan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan komitmen Kodam III/Siliwangi untuk senantiasa memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Mengakhiri sambutannya jenderal berbintang dua ini mengajak kepada semua yang hadir untuk senantiasa menjaga kerukunan beragama, persatuan dan kesatuan, terutama di Jawa Barat serta ikut serta dalam memberikan pembinaan kepada generasi muda yang berdaya saing tinggi, bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti halnya yang dicontohkan oleh masyarakat di Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.
Pangdam yakin, jika seluruh daerah di Jawa Barat menerapkan kebiasaan hidup seperti itu, Jawa Barat yang memiliki motto silih asah, silih asih, dan silih asuh ini akan dapat melaksanakan berbagai pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah karena pembangunan di wilayah hanya akan tercapai manakala wilayahnya kondusif, pungkasnya.
Beberapa organisasi kemasyarakatan yang hadir pada audensi itu antara lain, Badan SAR Bandung, BNN Jabar, Hipakad Jabar, AMS,Yayasan UNSIL, PPAD,BPI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha), BPC Siliwangi, KNPI, DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ketua FKPPI Jabar dan Skomen Menwa Jabar. (Pendam III/Siliwangi)
