POJOKBANDUNG.com, CIMAHI–Jelang Pilkada Serempak pada 2017 mendatang, Partai Golkar Cimahi belum melakukan penjaringan calon kepala Daerah. Itu dikarenakan masih menunggu Musda (Musyawarah Daerah) dan Rakerda (Rapat Kerja Daerah) untuk menentukan langkah dalam pemilihan. Terlebih, untuk Musda, Partai Golkar Cimahi masih menunggu Munas (Musyawarah Nasional.
“Untuk menentukan langkah dalam pilkada, pihaknya harus menunggu rakerda yang dilaksanakan sesudah musda. Terlebih dalam Musda, nantinya ada pengurus baru,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Cimahi, Sudiarto saat ditemui di Kantor Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Rd Demang Hardjakusumah, belum lama ini.
Ia menerangkan, dalam Musda akan muncul pengurus baru untuk melakukan rakerda. Setelah itu, Rakerda ini nantinya akan dibicarakan langkah Golkar menghadapi pilkada.
Disinggung mengenai waktu penjaringan, ia akui saat ini sudah terbilang mepet. Meski begitu, ia tidak ingin melangkahi mekanisme yang berlaku dalam partai.
“Untuk penjaringan para balon (bakal calon) walikota atau wakil walikota, ada mekanisme yang mengatur. Memang waktunya sudah mepet, terlebih kita belum Musda. Tapi kita harus ikuti mekanisme,” terangnya.
Sudiarto mengaku belum bisa mengatakan bakal calon yang dibidik. Ia mengatakan, siapapun yang mendaftar dan dicalonkan oleh partai menjadi kepala daerah, terlebih dahulu harus disetujui oleh pengurus partai di tingkat daerah atau pusat.
“Siapapun boleh mengikuti penjaringan jika nanti sudah dibuka. tapi tentunya yang menentukan jabar atau pusat,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa partai sudah menyiapkan langkah untuk menghadapi Pilkada serentak di tahun 2017 mendatang. Salah satunya adalah DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi mulai melakukan penjaringan untuk pencalonan Walikota atau Wakil Walikota Cimahi.
Penjaringan yang dibuka untuk umum ini dibuka pada Sabtu (13/2) lalu dan ditutup pada 27 Februari 2016 mendatang.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, TB Hasanuddin mengatakan, nama-nama balon yang mendaftar akan dibawa ke DPD PDI Perjuangan Jabar untuk melakukan seleksi selanjutnya.
Ia menerangkan, penjaringan yang dilakukan lebih awal dilakukan sebagai kesiapan PDIP dalam menghadapi pilkada serempak.
“Selain di Cimahi, penjaringan juga dilakukan untuk pilkada serempak 2017 di Kota Tasikmalaya dan Kab. Bekasi,” ujarnya sambil didampingi Ketua DPC PDIP Cimahi, Denta Irawan usai membuka penjaringan di kantor DPC Cimahi, Sabtu (13/2).
Penjaringan untuk Walikota atau Wakil Walikota Cimahi ini ia katakan terbuka untuk kader PDIP ataupun masyarakat umum yang mememnuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“(Penjaringan) ini terbuka untuk umum. Kami tidak mempermasalahkan ada kader atau masyarakat di luar Cimahi mendaftar. Hanya saja harus memenuhi syarat dan peraturan dari KPU,” katanya.
Setelah mengajukan diri, bakal calon (balon) yang akan diusung PDI Perjuangan menjadi calon Walikota atau Wakil Walikota Cimahi harus melewati beberapa proses seleksi.
Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah balon mempunyai kedalaman masalah kebangsaan dan pemerintahan, Undang-Undang, APBD dan lainnya.
“Mereka juga harus tahu masalah dasar-dasar kepartaian. Para balon harus bebas korupsi dan mempunyai dedikasi tinggi untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, mereka akan mengikuti tes psikotes dan survei yang dilakukan tim independen dan lainnya untuk mengetahui tingkat elektabilitas. (bie)
