POJOKBANDUNG.com, BOJONGSOANG- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan ground breaking pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung 21 Januari mendatang.
Sebagaimana diketahui, salah satu stasiun kereta api tersebut berada di Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
Asisten Daerah Bidang Pemerintatah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Yudi Haryanto mengatakan, pemerintah Kabupaten Bandung pada dasarnya mendukung rencana pembangunan tersebut.
Kendati demikian, masih ada permasalahan mengganjal, salah satunya adala Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum rampung.
“RTRW Kabupaten Bandung masih dibahas oleh Pemerintah Pusat. Pastinya dengan adanya pembangunan kereta api cepat ini, akan ada beberapa evaluasi dan penyesuaian dengan RTRW Kabupaten Bandung,”tutur Yudi, Selasa (19/1).
Berdasarkan RTRW sebelumnya, Tegalluar, kata Yudi diperuntkan bagi pengembangan kawasan perkotaan. Rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandun sendiri baru muncul akhir 2015 lalu.
“Pada prinsipnya kami siap berkoordinasi untuk mensukseskan pembangunan kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Ini,” ujarnya.
Sementara, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Firman B Soemantri, saat ini, pembahasan RTRW untuk mendukung pembangunan kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tengah dibahas dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.
“Kereta cepat ini belum masuk pembahasan. Juga saat dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, ada Kementerian Perhubungan di situ, belum dibahas juga,” kata Firman.
Wacana tersebut, ujar Firman baru dibahas di Pemprov Jabar, baru-baru ini. Namun, ujar Firman, wacana pembangunan jalur kereta cepat ini harus disambut baik dan menjadi hal positif untuk setiap daerah.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Thony Fathony, mengatakan dewan sejauh ini menerima sebagian besar kabar mengenai pembangunan jalur kereta api cepat dari media massa. Pembahasan khusus mengenai hal ini, katanya, belum pernah digelar.
“Kita kaji dulu, walaupun berdampak positif, semuanya harus jelas dipaparkan. Kebijakan pusat dengan daerah harus sesuai, jangan sampai bentrok. Selama ini memang belum ada informasi khusus mengenai itu,” kata Thony. (mld)
