POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir Mulyadi, menilai PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memanfaatkan ketidaktegasan pemerintah dalam mengolah hasil tambang di Indonesia. Akibatnya menurut Mulyadi, Indonesia tidak bisa tahu apa dan berapa yang dihasilkan dari tanah Papua itu.
“Tak satupun di antara pengambil keputusan di negeri ini tahu pasti apa dan berapa sebetulnya produksi tambang PTFI di Papua,” kata Mulaydi, Sabtu (5/12).
Padahal lanjutnya, DPR sudah berulang-kali minta bahwa hasil tambang harus dipisahkan dan dimurnikan di Indonesia. “Saat ini dari 3000 ton hasil tambang PTFI, hanya 1000 ton yang diolah di Gersik Jawa Timur. Sisanya yang 2000 ton diolah di Spanyol,” ujarnya.
Dengan kondisi ini lanjutnya, jelas pemerintah tidak bisa mengontrol berapa dan apa yang dihasilkan PTFI. “Sekarang yang kandungannya mengandung emas semuanya diolah di Spanyol. Yang kandungan tembaga di olah di Gersik. Mestinya, semua proses pemurnian dilakukan di Indonesia dan tidak ada lagi toleransi bagi PTFI untuk tidak mengolah hasil tambangnya di Indonesia,” tegasnya.
Kalau pemerintah tidak juga tegas mau membela NKRI dan menegakkan aturan, politikus Demokrat ini menyarankan agar pemerintah mengeluarkan Perppu yang isinya membatalkan kewajiban pembangunan smelter.
“Ini bertentangan dengan UU, kalau memang mau menghalalkan ini dan tidak mau membela NKRI, terbitkan saja Perppu biar ada legalitasnya. Selama ini kita dirugikan hanya mendapatkan 1persen saja dari hasil usaha PTFI dan baru di era SBY itu dinaikkan menjadi 3.5 persen,” ungkapnya.
Makanya atas dasar fakta tersebut, Mulyadi menganggap wajar jika kemudian muncul usulan-usulan pembentukan Panja atau Pansus Freeport. “Kita ingin tahu sedetail-detailnya dari semua yang terlibat. Makanya usulan pembentukan Panja atau Pansus Freeport menjadi wajar saja,” ujar Mulyadi.(fas/jpnn)
