POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Hampir seluruh penyelenggara pemilihan kepala daerah di Jawa Barat berpotensi berbuat curang pada pilkada serentak 9 Desember mendatang. Netralitas yang seharusnya mereka tegakkan cenderung tidak dilakukan karena memiliki sejumlah misi tertentu.
Hal ini mencuat dalam ekspos hasil survei mengenai harapan publik terhadap pemilihan kepala daerah serentak di Jabar yang dilakukan Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad), di Bandung, Senin (30/11). Berdasarkan survei tersebut, hanya penyelenggara di pilkada Kabupaten Tasikmalaya dan Pangandaran yang masih mengedepankan netralitas.
Ketua PSPK Unpad Muradi mengatakan, enam dari delapan penyelenggara pilkada serentak di Jabar berpotensi tidak netral. Mereka tergiur oleh bujuk rayu materi sehingga cenderung mengenyampingkan aspek terpenting bagi penyelenggara pilkada.
“Hanya Pangandaran dan Tasikmalaya yang memiliki kecenderungan netral,” katanya. Di luar dua daerah itu, kata dia, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Panitia Pengawas Pemilu disinyalir sudah melakukan keberpihakan terhadap salah satu kandidat.
Menurutnya, fakta ketidaknetralan ini terlihat dari hasil survei pilkada yang telah dilakukannya belum lama ini. “Ada lobi lalu merespons. Kelihatan bahwa ada upaya pendekatan terhadap penyelenggara pilkada, baik oleh kandidat maupun timses (tim sukses),” katanya.
Dia menambahkan, kandidat yang menyuap penyelenggara pilkada ini merupakan petahana yang memang memiliki akses dari sisi anggaran. “Kebanyakan mereka berpihak ke incumbent, karena incumbent inilah yang paling banyak mengharapkan untuk menang,” katanya.
Faktor uang diakuinya telah mengikis netralitas penyelenggara pilkada. “Janji anggaran, yang pasti bukan (janji) jabatan yang mereka harapkan, tapi akses ekonomi,” pungkasnya.
(agp)
