POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kesiapan pelaku usaha kecil menengah Indonesia masih minim meski Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mulai diberlakukan akhir tahun ini. Hal ini dikhawatirkan akan menggerus daya saing produk lokal.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Sri Budiharjo, mengatakan, pemberlakuan MEA sudah tinggal menghitung hari. Namun, kata Budi, kebijakan pemerintah jarang yang menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku usaha lokal.
Sebagai contoh, seharusnya pemerintah memberi insentif bagi pelaku UMKM lokal. Namun, kata Budi, justru pemerintah memberlakukan pajak bagi mereka sehingga diyakini akan memberatkan.
“Tentu ini akan membuat pelaku usaha dalam negeri termasuk para pelaku UKM kehilangan daya saing,” kata Budi, Rabu (25/11). Menurut Budi, kebijakan ini menekan pelaku usaha dan UKM.
Budi menjelaskan, pelaku usaha memang harus dikenakan pajak. Namun, kebijakan yang dibuat jangan sampai membuat para pelaku usaha kehilangan daya saing.
“Memang negara membutuhkan pemasukan dari pajak, tapi harus mulai diseleksi. Jangan semua dihantam kromo dibebani kewajiban itu,” paparnya.
Oleh karena itu, Budi berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam menerapkan pajak. Tidak hanya pajak, kebijakan pemerintah terkait pengetatan penyaluran dana bansos dan hibah pun sangat mempengaruhi daya saing para pelaku UKM.
Sebagai contoh, kata Budi, kelompok peternak dan petani akan dirugikan sehingga menghilangkan daya saing mereka. “Kebijakan itu tentunya sangat memukul masyarakat kecil, karena jarang dong kelompok petani atau kelompok ternak yang berbadan hukum,” katanya.
Budi pun meminta agar pemerintah mencabut kebijakan tersebut. “Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah strategis dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada dunia usaha dan masyarakat kecil, agar mereka mampu bersaing dan berkarya,” pungkasnya. (agp)
