POJOKBANDUNG.com, Keberadaan Freeport di tanah Papua sebetulnya tak banyak pengaruh bagi penerimaan kas negara.
Mantan direktur jenderal (dirjen) Minerba dan Panas Bumi Kementerian ESDM, Simon F. Sembiring membeberkan, sejauh ini diketahuinya porsi bagi hasil antara pemerintah dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu berkisar 35:65. Jika Freeport berhenti operasi memang dari segi penerimaan kas negara berkurang, tapi nilainya tak besar.
“Jadi kalau Freeport pergi, sebetulnya tidak ada pengaruhnya bagi nasional. Kalau kita hanya menerima 35 persen. Itu rata-rata net profit-nya cuma 2 miliar dolar As. Apa Indonesia kan runtuh? Ya tidak lah,” kata Simon dalam diskusi bertajuk “Freeport Bikin Repot” di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015).
Atas dasar itu, menurut Simon pemerintah harus bersikap tegas kepada seluruh perusahaan asing, tak terkecuali Freeport agar mematuhi UU yang berlaku.
“Ini Freeport malah seolah-olah tidak menghargai undang-undang,” ketus Simon.
Hal ini diutarakan Simon menanggapi pernyataan Jurubicara Menteri ESDM, Said Didu baru-baru ini yang meyakinkan tentang dampak ekonomi sosial nasional, khususnya terhadap masyarakat Papua jika kontrak karya Freeport tidak diperpanjang.
Pasalnya, lanjut Said, 94 persen uang yang beredar di Papua berasal dari Freeport. Belum lagi soal geolpolitik dan kemanan yang akan berubah jika perusahaan milik McMorran itu hengkang dari Indonesia.(wid)
