POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mempercepat proyek pembangunan dua ruas tol yakni tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan tol Bogor Ring Road. Kedua tol tersebut menjadi prioritas pemprov selain pembangunan ruas tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) yang rencananya akan digunakan sebagai akses menuju arena pembukaan PON XIX/2016 di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.
Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, ruas jalan tol Bocimi dan Bogor Ring Road merupakan dua tol yang menjadi prioritas Pemprov Jabar selain tol Soroja. Dua tol tersebut juga merupakan dua dari 14 proyek jalan tol yang masuk instruksi Presiden Joko Widodo untuk dipercepat dan dibantu penuntasan masalahnya.
“Bogor dan Ciawi-Sukabumi, kemacetannya sudah berat. Bahkan Bocimi sejak 2006 tidak selesai-selesai. Ini sangat ditunggu masyarakat Bogor dan Sukabumi,” kata Iwa di Gedung Sate, Bandung, Jumat (20/11).
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kata Iwa, progres pembangunan tol Bocimi dan Bogor Ring Road menunjukkan hasil memuaskan. Namun di sisi lain, proses pembangunan kedua ruas tol mengalami hambatan karena lahan yang akan digunakan belum terbebaskan seluruhnya.
Pemprov Jabar, lanjut Iwa, akan mendorong percepatan pembebasan lahan terutama untuk lahan tol Bocimi yang memiliki panjang sekitar 54 kilometer. Progres pembebasan lahan di lapangan, tambahnya, cukup menggembirakan di mana pembebasan lahan untuk seksi I sudah mencapai 92 persen dari kebutuhan 144 hektar.
Namun, meski pembebasan lahan sudah mencapai 92 persen, masih terdapat sejumlah titik yang belum dibebaskan dan justru lahan-lahan itu tergolong vital. Oleh karena itu, pemprov dan Pemerintah Bogor serta Sukabumi bekerjasama dengan aparat keamanan untuk membantu percepatan proses pembebasan lahan di lapangan agar pembangunan tol bisa rampung sesuai target yang ditetapkan.
“Saya berharap semua masyarakat mendukung. Jangan mengajukan harga (pembebasan lahan) yang tidak wajar karena itu akan menghambat,” ucapnya.
Pihaknya akan mengambil langkah taktis untuk membuat proses pembebasan lahan makin cepat terkait perizinan utilitas milik PLN, PDAM, dan PT KAI. Perizinan soal pembangunan jembatan di salah satu paket konstruksi ke Dirjen PSDA menurutnya akan turut diakselerasi.
“Akan ada rapat lanjutan agar ada verifikasi detail untuk proses selanjutnya,” katanya. Iwa juga memastikan akan melibatkan Biro Pelayanan Sosial dan Kanwil Kementerian Agama untuk membantu memediasi pembebasan tanah wakaf dan masjid yang terkena proyek.
Terkait masjid, sekolah, dan puskesmas, kata dia, kontraktor akan menyiapkan bangunan dan lahan pengganti. “Proyek ini harus serius. Kami akan bantu maksimal karena ini sudah sejak 2006. Masyarakat sudah lama menantikan ini, bahkan dinantikan oleh warga DKI Jakarta,” pungkasnya. (agp)
