ilustrasi
POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Dedi Hasan Bahtiar mengatakan, oknum anggota TNI yang terlibat peredaraan narkoba harus diberi hukuman yang tegas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sangat penting agar tidak memancing munculnya kasus-kasus serupa di kemudian hari.
Menurut Dedi, oknum anggota TNI yang terlibat peredaran narkoba harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. “Semua sama di depan hukum. Kalau salah, ya harus ditindak, tidak usah pandang bulu,” kata Dedi di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Rabu (28/10).
Kendati begitu, Dedi meminta masyarakat tidak menggeneralisasi keterlibatan TNI dalam lingkaran narkoba. Bahkan, azas praduga tak bersalah harus dikedepankan sekali pun kepada oknum anggota TNI yang tertangkap.
“Tetap kedepankan azas praduga tak bersalah. Tidak boleh beropini, men-judge seseorang harus berdasarkan fakta hukum. Itu hanya oknum saja,” katanya.
Oleh karena itu, Dedi menilai perlu adanya test narkoba kepada seluruh anggota TNI. Hal ini dilakukan untuk memastikan integritas prajurit negara tersebut.
Selain itu, langkah ini pun diyakini mampu meredam berbagai spekulasi negatif dari masyarakat. “Bagus untuk menetralisir keadaan, supaya tidak berlarut-larut. Supaya tidak memunculkan penilaian aneh-aneh, test urine saja. Dan saya rasa (test urine) itu kan sudah rutin (di TNI),” katanya.
Sementara itu, disinggung adanya keterlibatan oknum TNI dalam pengamanan tempat hiburan yang menjadi sarang peredaran narkoba, menurut Dedi hal itu harus ditindak tegas. Pimpinan TNI harus menyisir untuk memastikan tidak adanya aparat yang terlibat.
“Kalau pun ada, itu pasti perorangan, bukan institusi TNI-nya. Jadi saya kira atasan di institusi itu harus bertindak kalau ada oknum yang terlibat. Sebagai pimpinan, harus bersikap tegas,” katanya.
Seperti diketahui, Badan Narkotika Nasional menangkap dua oknum anggota TNI yang diduga terlibat peredaran narkoba, Minggu (25/10), di Jakarta. Keduanya merupakan anggota TNI AD masing-masing berpangkat letnan kolonel dan sersan mayor. (agp)
