ilustrasi
POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Terkait proses registrasi ulang seluruh PNS, hingga saat ini sudah terdapat 4,2 juta PNS yang telah melakukan pendaftaran ulang. Dari jumlah tersebut, 1.500 di antaranya ditolak oleh sistem pendaftaran.
“Ditolak karena nomornya tidak ada,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Harya Wibisana. Dia belum bisa memastikan penyebab ditolaknya registrasi ulang 1.500 PNS.
“Mereka mendaftar tapi ditolak oleh admin unitnya karena namanya tidak ada di sana. Mungkin ada orang lain yang masuknya ke tempat lain. Tapi dia juga enggak salah, apakah di-reject karena kesalahan teknis atau memang mereka tidak eksis (bukan PNS),” katanya.
Lebih lanjut dia katakan, pendataan ulang ini dilakukan untuk menguatkan akurasi pendataan PNS. Selain untuk kepentingan administrasi, pendataan ini dilakukan untuk memastikan kompetensi masing-masing PNS.
“Kita ingin dapat data PNS yang lebih baik. Karena isinya bukan administrasi kepegawaian saja, tapi mengenai kompetensinya. Kalau dulu kan pendidikan S1, S1 di mana? Jurusan apa? Kita enggak tahu,” katanya seraya menyebut pendataan ini pun ampuh untuk menelusuri ada tidaknya penggunaan ijazah palsu.
Selain itu, registrasi ulang diperlukan untuk akurasi pendataan PNS yang sudah pensiun. Meski tidak menyebut jumlah, selama ini terdapat PNS yang sudah pensiun namun masih tercatat sebagai pegawai aktif.
“Kita ingin memfungsikan database itu. Pensiun belum terdaftar pensiun, ini kan mengganggu akurasi data,” jelasnya.
Pemerintah berencana membuka jabatan fungsional terkait keolahragaan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki latar belakang atlet maupun pelatih. Hal ini dilakukan agar karier atlet dan pelatih yang tercatat sebagai anggota PNS tidak jalan di tempat.
Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Harya Wibisana mengatakan, PNS yang berlatarbelakang olahraga berkesempatan memiliki jabatan fungsional baik sebagai pelatih maupun asisten pelatih. “Kita berikan kesempatan untuk melatih. Tahun lalu sudah. Kita perkuat lagi dengan diberi jabatan, jabatan fungsional pelatih olahraga dan asisten pelatih,” kata Bima di Gedung Sate, Bandung, Selasa (27/10).
Bima menjelaskan, hal ini pun dilakukan agar PNS tersebut memiliki prestasi keolahragaan yang baik sekaligus memiliki karier yang cemerlang di pekerjaan. “Agar mereka bisa terus berprestasi dan naik pangkat. Kalau tidak naik pangkat kan kasihan,” katanya.
Hal ini pun untuk mengakomodir lulusan sekolah keolahragaan seperti Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI. “Di pegawai negeri enggak tahu bidangnya apa. Di swasta enggak laku,” katanya.
Kendati begitu, dia belum mengetahui pasti mengenai formasi terkait jabatan keolahragaan tersebut. “Formasinya Kemenpora yang mengusulkan, bisa juga diberikan ke daerah,” katanya.
(agp)
