ilustrasi
POJOKBANDUNG.com, BANDUNG BARAT-Selama ini keberadaan lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) dipersepsikan tanggungjawab Perhutani, padahal mereka juga merupakan bagian dari masyarakat umum yang harus diperhatikan pemerintah.
Kondisi ini menjadi dikeluhkan oleh lmdh yang mana peran pemerintah sudah tidak signifikan lagi dalam melakukan pembinaan, dan melakukan sosialisasi berbagai regulasi terkait masyarakat desa hutan.
Dari Paguyuban Masyarakat Desa Hutan, Desa Sukajaya, Lee Roy Matita mengatakan, sejak tahun 2009 hingga saat ini peran pemerintah semakin tidak terlihat. Salah satunya tidak pernah ada lagi aktifitas pertemuan dan musyawarah dalam penyikapan regulasi.
“Sampai saat ini masyarakat hutan seolah ditinggalkan oleh pemerintah, karena tidak adanya perhatian khusu terhadap lmdh,” tutur Roy kepada wartawan, Senin (19/10/2015).
Dengan menggelar kegiatan Rembug dan Gelar Potensi LMDH Jawa Barat dan Banten, Roy berharap akan ada lagi komunikasi yang terjalin dengan pemerintah. Mengingat, hingga saat ini sudah tidak ada pendataan perkembangan lmdh yang biasanya dikeluarkan satu kali dalam satu tahun.”Sekarang sudah tidak ada lagi data pelaporan perkembangan tahunan terkait keberadaan lmdh,” jelasnya.
Padahal selama ini masyarakat hutan, lanjut Roy, terus melakukan berbagai aktivitas di bidang pertanian dan palawija. Bahkan kopi yang menjadi salah satu produk andalan Jawa Barat, berasal dari produksi masyarakat hutan.”Dukungan pemerintah kurang maksimal, kalau pun kita dapat tapi harus mengejar-ngejar untuk mendapatkan berbagai program atau adanya regulasi baru,” beber Roy. (habibie)
