ilsutrasi
POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung meminta kepada aparat kewilayahan dari mulai RT,RW, Desa dan Kecamatan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP) Kabupaten Bandung, Hendi Aryadi mengatakan, saat ini ditengarai banyak praktik pencaloan pembuatan SKTM di Kabupaten Bandung. “Kami menduga ada oknum masyarakat yang menjadi calo pembuatan SKTM,”tutur Hendi, Jumat (16/10/2015).
Modus yang dilakukan oleh oknum calo tersebut adalah diam di Rumah Sakit dan mendekati pasien yang terlihat membutuhkan biaya pengobatan. Mereka kemudian menawarkan jasa pengurusan SKTM dengan imbalan sejumlah uang. ” Kami juga pernah kedatangan salah seorang pasien yang sebelumnya diurus oleh calo, pasien ini mengaku membayar Rp 1 juta untuk mendapatkan SKTM,”ungkapnya.
Padahal, kata hendi untuk penerbitan SKTM di instansi yang dipimpinnya tersebut tidak dipungut biaya alias gratis, Selama persyaratan yang dibutuhkan gratis.
Selain praktik percaloan, kata Hendi, pihaknya juga menenggarai adanya oknum warga yang nakal. Yakni dengan berpura-pura menjadi warga tidak mampu, agar terbebas dari biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Mereka sengaja meminta rekomendasi warga tidak mampu mulai dari tingkat RT hingga kecamatan. Lalu dilanjutkan ke Kantor BKBPP untuk meminta SKTM.
“Pernah suatu hari ada seorang ibu datang membawa KTP dan KK sementara, serta berbagai persyaratan lainnya dari tingkat RT hingga kecamatan. Ia memohon-mohon sambil menangis minta SKTM, karena kasihan yah kami kasih,”katanya.
Namun, kata Erwin, sekeluarnya dari kantornya, ibu tersebut berujar,”tuh kan kalau enggak punya SKTM saya enggak akan bisa pulang ke Jakarta. Yah gimana saja lah caranya yang penting berhasil,” kata Erwin menirukan ucapan ibu tersebut. Ucapan ibu tersebut, kata dia, terdengar jelas oleh salah seorang stafnya yang tengah berolaraga di halaman kantor.
“Jadi memang ada juga warga mampu yang akal-akalan meminta SKTM, agar terbebas dari segala biaya pengobatannya. Itulah oknum masyarakat yang karena ulahnya ini telah merampas hak warga miskin dan membebani pemerintah daerah,”katanya.
Dengan beberapa contoh perbuatan yang tidak terpuji itu, kata dia, Erwin meminta kepada para ketua RT, RW, Desa dan Kecamatan, bisa lebih selektif dan berhati-hati. Jangan sampai karena tidak selektif dan tidak melakukan cros cek ke lapangan soal kondisi si pemohon SKTM, malah merugikan warga yang benar-benar miskin.
“Ini memang seleksi dan cros cek yang ketat harus dilakukan dari bawah. Kalau kami disini sulit dong untuk mengecek satu persatu pengajuan SKTM dari masyarakat ini. Tapi kalau ada laporan dari masyarakat, selalu kami cek ke lapangan,”katanya. (mildan)
