Seorang warga membawa hasil tani di keranjang. Sekitar 733 KK atau lebih dari 2.900 jiwa warga Kecamatan Rongga, KBB yang terkena Mega proyek PLTA Upper Cisokan akan pindah ke tiga kampung.
POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Sekitar 733 kepala keluarga (KK) atau lebih dari 2.900 jiwa warga Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat yang terkena Mega proyek PLTA Upper Cisokan akan pindah ke tiga kampung. Lokasinya di Kampung Cangkuang Desa Bojongsalam, Kampung Babakan Desa lCicadas dan Pasir Laja, Desa Sukaresmi.
“Tiga lokasi itu dipilih dari sekian banyak tempat yang diusulkan warga Rongga. Oleh pemerintah dan PLN kemudian dilakukan pengkajian, salah satunya menyangkut aspek kerawanan bencana alam. Dari sekian banyak tempat, tiga kampung itulah yang dipandang cocok untuk dijadikan pemukiman penduduk,” kata Kepala Bagian Pembangunan Setda KBB, Hendra Trismayadi di Ngamprah, Jumat (16/10/2015).
Ia menambahkan, alternatif pemukiman kembali (resettlement) menjadi salah satu pilihan yang tidak bisa dihindari oleh warga terkena proyek (WTP). Berpindahnya tempat tinggal merupakan persoalan yang akan dihhadapi oleh WTP sehingga alternatif penangan perlu dirumuskan secara tepat, cermat, dan seksama.
“Sebelum pindah ke lokasi baru terlebih dahulu harus disiapkan sarana dan prasarana pendukungnya seperti akses jalan, air, dan ketersediaan listrik. Sebab pemukiman baru itu belum semuanya memiliki sarana dan prasarana memadai,” kata Hendra.
Sebelum WTP pindah ke lokasi baru, pemerintah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengurangi sekecil mungkin dampak negatif yang dialami WTP setelah bermukin di llokasi baru. PT. PLN (Persero) UIP VI bekerjasama dengan Pemkab Bandung Barat menyelenggarakan program pendampiongan yang dilakukan oleh para petugas poendamping yang direkrut dari warga setempat dan tenaga ahli.
Kehadiran tenaga pendamping untuk meningkatkan kesiapan mental, sosial, dan ekonomi warga terdampak agar menjadi keluarga yang sejahtera. Tenaga pendamping ini akan bertugas selama 25 hari terhitung, 15 Oktober 2015.
Para pendamping diwajibkan untuk Home Stay atau tinggal sementara di tengah masyarakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. Tugas mereka agar dapat memotret, menganalisa, menginventarisasi dan mendeteksi secepat mungkin berbagai persoalan yang dihadapi warga terdampak. “Untuk kemudian secepat mungkin diambil langkah-langkah penanganan. Para pendamping juga diwajibkan menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tertib,” tandasnya.
Disamping itu, lanjut Hendra, para tenaga pendamping harus mampu mewujudkan kondusifitas dan kohesivitas kelompok warga yang terdampak. Agar mereka dapat dengan tenang mengambil keputusan terbaiknya, membangun kembali kualitas hidup diri, dan keluarganya.
“Setelah selesai pendampingan, langkah selanjutnya pembangunan infrastuktur jalan, sarana air bersih, dan listrik. Pelaksanannya melalui kegiatan padat karya swakelola dengan melibatkan masyarakat. Targetnya awal Desember beres, dan akhir Desember semua WTP sudah pindah ke lokasi baru tersebut,” katanya.
Setelah menempati lokasi baru, PT PLN (persero) bersama Pemkab Bandung Barat tetap melakukan pendampingan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi sampai tahun 2020. Pemberdayaan ekonomi yang sudah berjalan di Kecamatan Cipongkor dalam bentuk ekonomi yang bergerak dalam bidang peternakan dan pertanian. (habibie)
