Ratusan pekerja yang tergabung dalam Gerakan Aksi Reformasi Upah Kota (Garuk) Cimahi kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Alun-alun Kota Cimahi Jln. Amir Machmud Kota Cimahi, Selasa (13/10/2015).
POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan pekerja yang tergabung dalam Gerakan Aksi Reformasi Upah Kota (Garuk) Cimahi kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Alun-alun Kota Cimahi Jln. Amir Machmud Kota Cimahi, Selasa (13/10). Dalam aksinya, para pekerja menuntut penetapan nilai upah minimum kota (UMK) di Kota Cimahi.
Ketua SPN Kota Cimahi, Dadan Sudiana mengatakan, aksi unjuk rasa ini untuk menuntut kesejahteraan buruh terkait nilai UMK di Cimahi, dengan harapan nilai UMK di Cimahi bisa mencapai Rp 3,6 juta atau paling tidak nilai UMK sama dengan Kota Bandung. “Sebenarnya kami menuntut Rp 3,6 juta, tapi minimal sama lah dengan Kota Bandung. Karena kondisi geografis kita berdekatan dan kebutuhan yang sama dengan Bandung, tapi kenapa upahnya berbeda?,” ujarnya.
Dituturkan Dadan, aksi atau kampanye yang dilakukannya ini bertujuan mengajak semua elemen masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan buruh dan masyarakat di Kota Cimahi.
“Kita mengajak semua elemen termasuk tokoh perekonomian untuk secara bersama-sama bergerak bersama kami. Karena kalau gerakan hanya dilakukan oleh buruh setelah bertahun-tahun dilakukan, tetap saja pemerintah tidak bergeming,” tuturnya.
Menurutnya, dari survey-survey yang telah dilakukan oleh dewan pengupahan di Kota Cimahi masih sangat kecil nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yakni masih di angka Rp 1,9 juta.
“Dari survey-survey sebelumnya sih kecil 1,9 karena komponen yang disurvey masih komoditi tahun lalu. Jadi belum ada perubahan di dewan pengupahan, tidak ada perubahan komoditi yang disurvey,” ucapnya.
Aksi gabungan yang dilakukan dari berbagai serikat pekerja seperti SPN, KASBI, FSPMI, Garda Metal dan SBSI ’92 ini, dilakukan dengan menggelar konvoi menggunakan sepeda motor sambil membagikan selebaran ke sejumlah perusahaan di Cimahi yang diakhiri dengan berorasi di depan Alun-alun Kota Cimahi.
Lebih lanjut Dadan mengatakan, survey terakhir sendiri baru selesai dilakukan pada 6 oktober kemarin yang rencananya akan di rapat plenokan dengan Dewan pengupahan pusat untuk penetapan KHL dan UMK di Kota Cimahi.
“Kedepannya tentu pasti ada aksi lagi. Hari ini kami hanya kampanye saja, namun nanti kedepan kita akan melakukan aksi dengan menggerakan seluruh elemen untuk menghentikan produksi dan juga menghentikan perekonomian dan yang lainnya,” ungkapnya.
(RadarBandung/ham)
