SAMBANGI LP3I : Petugas kepolisian saat mengunjungi kampus LP3I di Kota Bandung kawasan Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Senin (5/10).
OJOKBANDUNG.ID,BANDUNG – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) melalui Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) mengerahkan timnya untuk berkoordinasi dengan Kopertis 4 Jawa Barat, terkait dinonaktifkannya kampus Politeknik
Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) di Kota Bandung.
Penonaktifan kampus tersebut, merupakan langkah lanjutan hasil investigasi Kemenristek, terhadap 200 lebih kampus bodong di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Terkait penutupan kampus LP3I yang diduga bodong, hari ini (kemarin) kita kirimkan tim koordinasi dengan pihak Kopertis 4 Jabar di Jatinangor, sejauh ini baru itu saja,” ujar Wadir Krimsus AKBP Gupuh. S melalui Kasubdit IV Tipidter AKBP Ade saat dihubungi wartawan, Senin (5/10).
Ade menuturkan, koordinasi tersebut untuk menentukan langkah berikutnya dalam penyelidikan kampus bodong tersebut. “Apakah ini masuk ranah hukum atau hanya langkah administratif dari pihak mereka (Kopertis), kita masih tunggu hasil koordinasinya nanti, kita hormati segala keputusannya nanti,” tutur Ade.
Ade mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum melakukan penyelidikan bersama pihak Kopertis terkait, adanya kampus bodong di wilayah hukum Jabar. “Tidak ada join investigation, kan kita belum tahu apakah mau dibawa ke ranah hukum atau tidak, sejauh ini kita baru melakukan koordinasi saja,” katanya.
Kemungkinan kampus-kampus lain juga diduga ada yang bodong, Ade mengatakan, sampai sejauh ini pihaknya belum menemukan kembali ada kampus bodong di wilayah hukum Polda Jabar. “Sejauh ini tidak ada lagi, namun untuk ada pastinya kita belum mengetahui, kopertis itu yang lebih banyak paham soal ini,” ungkap Ade.
Meski berstatus nonaktif sebagaimana keterangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kampus Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Bandung, masih melangsungkan Kegiatan perkuliahan.
Politeknik LP3I merupakan satu dari 27 perguruan tinggi di Jawa Barat yang dinonaktifkan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Kemenristek Dikti. Sebelumnya, Kemenristek Dikti melalui Kopertis telah mengumumkan 243 kampus nonaktif karena bermasalah.
Public Relation dan Marketing LP3I, Meli Siagawati menuturkan, setelah Kemenristek Dikti melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) mengumumkan penonaktifan 243 perguruan tinggi, pihak kampus resah. Pasalnya, pengumuman itu memukul rata semua kampus. “Mahasiswa sempat bingung, tetapi kami langsung memberikan sosialisasi mengenai keadaannya. Alhamdulillah tidak mengganggu proses belajar mengajar di kampus. Mereka menginginkan masalah ini cepat selesai,” katanya kepada wartawan, Senin (5/10).
Selama ini Politeknik LP3I membuka empat jurusan yaitu Accounting, Administrasi Bisnis, Public Relation, dan Manajemen Informatika. “Perkuliahan di kampus ini jelas dan perizinan kampus juga jelas. Dan memang kami menjanjikan bekerja setelah lulus dari sini. Pekerjaan tersebut diperoleh dari relasi-relasi yang kita bina hingga saat ini,” tuturnya.
Meli menjelaskan kampus Politeknik LP3I dinonaktifkan dari sisi administrasi dan masalah tersebut hanya sementara. “Sebetulnya dinonaktifkan itu banyak kategorinya mulai dari yang berat sampai ringan. Kita (kampus) dinonaktifkan hanya karena segi administrasi. Tertib administrasi ini hanya untuk sejenak,” terangnya.
Dia menjelaskan, setelah mendapatkan surat nonaktif dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang telah disetujui Kemenristek pada Agustus tahun ini, Politeknik LP3I langsung menindaklanjuti. “Kita langsung tindaklanjuti dengan melaksanakan tahapan-tahapan pengaktifan kembali,” ujar Meli.
Hingga saat ini, menurut Meli, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemenristek Dikti. Kejadian itu, kata dia, menjadi pelajaran berharga bagi Politeknik LP3I mengenai ketertiban administrasi.
Selain itu, Meli mengakui, pihak Kemenristek patut diacungi jempol dengan penonaktifan tersebut dapat disimpulkan ada kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan. “Ini jadi pelajaran bagi kami dan juga kampus lain untuk tidak menunda mengurus administrasi,” pungkasnya. (radarbandung/sar/bie)
