POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kab Bandung mengancam menolak dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat jika tak ada pendamping konsultan dari teknik sipil.
Hal itu dilakukan guna menghalau kecurigaan masyarakat jika dana desa kerap disalahgunakan.
BACA JUGA:
Agar Dana Desa Tak Dikorupsi, Perlu Ada Konsultan dan Pengawas
Bupati Bandung Barat Ingatkan Pengelolaan Dana Desa Saat Lantik 12 Kades
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima tersangka dalam OTT di Kab Pamekasan, Jawa Timur, di antaranya Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi.
Sekretaris Apdesi Kab Bandung Hilman mengharapkan, dana desa tak menjadi bumerang bagi pihak desa.
Untuk menepis anggapan desa sebagai sarang pelaku-pelaku praktik penyelewengan. Pihaknya meminta adanya pendamping konsultan, yang menurutnya, akan mengubah mindset buruk tersebut.
”Karena kesannya desa adalah sarang korupsi,” kata Hilman saat dihubungi. “Justru kami mengalami ketakutan dalam pelaksanaannya, apalagi berniat menyelewengkan,” katanya.
Bupati Bandung, Dadang M. Naser mengaku sudah mengingatkan kepala desa agar berhati-hati terhadap pengelolalaan dana desa. Tidak hanya dana desa, termasuk dana Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).
Dadang mengingatkan pemerintah desa tak memanipulasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan risiko yang mengancam kepala desa terlibat kasus hukum bahkan menjadi tersangka korupsi karena penyelewengan dana desa maupun ADPD.
“Tidak boleh ada tumpang tindih, jika seperti itu KPK akan turun,” tandasnya.
