POJOKBANDUNG.com, BALEENDAH- Tingginya peminat beribadah ke tanah suci, membuat persaingan penyedia jasa travel layanan haji dan umroh terus menjamur. Namun, disisi lain, karena banyaknya travel atau biro perjalanan, membuat persaingan diantara mereka juga semakin ketat, akhirnya saling banting harga.
Lepala Seksi Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Asep Sopandi mengatakan, jika Masyarakat menemukan biro perjalanan atau travel jasa umroh dengan harga murah, perlu diwaspadai. Pasalnya, bisa saja di tanah suci, jemaah dilantarkan oleh biro penyelenggara umroh tersebut.
“Dengan persaingan ketat, memang banyak perusahaan travel banting harga, tapi standar pelayanannya diturunkan, bahkan ada yang sampai menlantarkan jemaahnya, jadi perlu diwaspadai,”tutur Asep, Minggu (13/12).
Pada kebiasaannya, Masyarakat banyak tergiur oleh harga murah yang ditawarkan biro perjanalan, namun akhirnya merasa kecewa karena ditelantarkan atau diminta biaya tambahan. Padahal, kata dia, untuk haji dan umroh itu, pemerintah telah menetapkan standar harga yang jelas.
“Karena biaya yang dikeluarkan dibawah standar, ada biaya-biaya lainnya yang harus ditanggung jamaah. Hal inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat,”ujarnya.
Kendati demikian, hingga saat ini kata Asep pihaknya belum menerima laporan secara langsung adanya jemaah asal Kabupaten Bandung yang dilantarkan oleh biro perjalanannya.
“Kalau kaporan secara langsung memang belum ada. Karena untuk umroh tidak ada kewajiban melapor kepada kami, beda dengan haji. Umroh itu, Jemaah berhubungan langsung dengan pihak perusahaan biro perjalanan. Tapi banyak juga Masyarakat yang datang untuk konsultasi, kami selalu menyarankan untuk menggunakan biro yang terdaftar, supaya aman. paparnya.
Asep melanjutkan, karena urusan umroh itu langsung kepada biro perjalanan, pihaknya tak mengetahui secara pasti jumlah jamaah umroh dari Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Namun, ia memperkirakan setiap tahun jumlahnya bisa mencapai ribuan orang. Mengingat untuk ibadah umroh itu bisa dilakukan kapan saja, kecuali saat musim haji.
“Saya rasa jumlahnya bisa ribuan orang setiap tahunnya. Karena bisa kapan saja orang untuk pergi ibadah umroh ini,”katanya.
Mengenai rencana Pemerintah Pusat yang akan mengambil alih urusan ibadah umroh dari biro perjalanan swasta itu. Asep mengaku sampai saat ini belum ada regulasi turunan untuk diterapkan di Kantor Kementrian Agama di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga, ia belum bisa berkomentar banyak soal itu.
Seperti diketahui, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Umroh Kementrian Agama, Ahda Barori mengatakan, pemerintah akan mengambil alih penyelenggaraan ibadah umroh. Sehingga, rencana pengambilalihan ini bukan lagi sekedar wacana. Pemerintah akan tetap mengambil alih penyelenggaraan Umroh meski ada penolakan dari beberapa penyelenggara haji khusus dan umroh.
Keputusan pengambilalihan ini dilakukan karena sering mendapat laporan mengenai jamaah umroh yang terlantar. Tidak terlayani dengan baik, saat di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Keputusan ini juga diambil seiring dengan munculnya desakan dari masyarakat yang meminta pemerintah mengambil alih penyelenggaraan umroh. (mld)
