POJOKBANDUNG. com, JAKARTA – Pelaksanaan pemungutan suara di 264 daerah pada Rabu (9/12) secara umum diklaim oleh KPU berlangsung lancar. Tolok ukurnya adalah tidak ada kejadian luar biasa yang menggagalkan proses pemungutan suara di sebuah TPS. Di seluruh TPS, pemungutan dan perhitungan suara berhasil dilaksanakan hingga selesai.
Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, KPU hingga semalam hanya mendapatkan satu laporan kendala di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Sebuah TPS di Kabupaten tersbeut kekurangan surat suara. “Mengapa, ternyata saat menyortir dan menghitung ternyata kurang. Tapi itu hanya di satu TPS,” terangnya.
Pihaknya mendapati laporan adanya praktik money politics di 58 daerah. Namun, berdasarkan telaah, prosentasenya kecil. Di 58 daerah tersebut kejadiannya hanya terjadi di beberapa tempat sehingga secara nasional tidak signifikan.
Begitu pula soal -6 yang dilapolrkan bermasalah di beberapa daerah, mantan anggota KPU Jatim itu menganggapnya tidak signifikan dan hanya bersifat kasuistik. “Kalau hanya kasus kecil, jangan-jangan itu problem personal. Peyelenggara di daerah itu saja yang tidak bisa mengimplementasikan,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak. Menurut dia, secara umum proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan baik, meski ada beberapa kelemahan. “Misalnya DPT yang tidak sempurna, ada pmilih yang tidak berhak namun masih tercatat,” terangnya saat dikonfirmasi kemarin.
Kemudian, masih ada pemilih yang tidak berhak namun berusaha ikut mencoblos di TPS menggunakan surat pindah. “Untungnya KPPS mengerti dan tanggap bahwa itu tidak boleh digunakan. Akhirnya dia tidak bisa memilih,” lanjutnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo lebih fokus membahas money politics. Menurut dia, dengan kondisi pilkada yang tenang seperti kemarin ternyata masih saja ada yang berani melakukan praktuk politik uang. Hal itu harus menjadi evaluasi ke depan, khususnya dalam revisi UU Pilkada.
UU harus tegas dalam menindak praktik politik uang. “Usulan saya, salah satu opsinya ya harus gugur,” ujar Tjahjo dalam ketenagan persnya kemarin. Pihaknya akan membahas secara khusus dengan DPR. Dia mencontohkan di Semarang. “Partisipasi tinggi, namun politik uang juga tinggi,” lanjutnya. Cukup banyak juga yang tertangkap.
Pihaknya sangat peduli dengan persoalan politik uan, akrena hal itu sangat berpengaruh terhadap kualitas alon yang dihasilkan. “Pejabat korupsi itu awalnya dari sini (politik uang),” tambah mantan Sekjen PDIP itu.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman juga menilai proses pemungutan suara kali ini berjalan dengan cukup baik. “Memang ada lima daerah yang terpaksa ditunda, tapi itu karena proses pegadilan,” terangnya. Sejak awal, pihaknya sudah mengingatkan KPU dan Bawaslu agar menyelesaikan persoalan tersebut. Namun ternyata berujung di pengadilan.
Karena itu, dia berharap penundaan itu tidak berlangsung lama. “Kalau bisa mudah-mudahan pemungutan suara tetap bisa berlangsung tahun ini,” lanjutnya.
Meskipun mustahil menguintervensi proses pengadilan, secara terbuka dia berharap proses peradilan bisa berlangsung lebih cepat sehingga pelaksanaan pilkada memiliki dasar hukum yang kuat.
Terpisah, Kemenaker berupaya menangkap peluang dari penyelenggaraan pilkada kali ini yang tak lagi dibarengi putaran kedua. Sehingga, pemenang pada perhitungan suara dipastikan melaju mulus menuju kursi nomor satu daerah masing-masing.
Usai pelantikan kelak, kelapa daerah diminta segera menyusun perencanaan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, perencanaan ini sangat penting untuk menghadapi perkembangan dan pengoptimalan menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini. “Semua harus disiapkan segera. Sudah tidak ada waktu untuk bersantai lagi,” tegasnya. (byu/mia)
