POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Empat kabupaten di Jawa Barat belum menyepakati anggaran pengawasan pilkada serentak 2018.
Besaran angka yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat terlalu jomplang dengan yang dianggarkan pemerintah daerah.
BACA JUGA:
Bawaslu Jabar Ngaku Masih Kekurangan Dana Pengawasan Rp61 Miliar
Bawaslu Diminta Tak Hanya Awasi Pelanggaran Pemilu Saja
“Terlalu jauh dengan yang mereka sediakan, misalnya kami mengajukan Rp15 Miliar tapi yang mereka anggarkan hanya Rp3 Miliar,” ungkap Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, Rabu (7/6/2017).
Dari 16 kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak 2018, 10 di antaranya bahkan sempat tidak menyepakati anggaran pengawasan yang diajukan Bawaslu tersebut dengan alasan terbatasnya anggaran.
“Setelah melakukan negosiasi, sekarang tinggal empat daerah lagi yang belum menyepakati,” katanya.
Keempat daerah yang belum menyepakati anggaran pengawasan Pilkada 2018 itu adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis.
Harminu mengkalim, anggaran pengawasan yang diajukan sudah sesuai dengan perundangan saat ini. Membengkaknya anggaran ini karena bertambahnya beban pengawasan termasuk beban penting lainnya.
