POJOKBANDUNG.com – Presiden Joko Widodo berkomitmen penuh menegakan konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi berjanji bakal menindak siapa pun yang mengancam persatuan bangsa.
Dia mengakui bahwa negara memang menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945. Tapi, semua harus dilakukan dalam koridor konstitusi.
“Indonesia adalah negara demokrasi, tapi sekaligus negara hukum. Jadi, kalau ada yang melanggar konstitusi, kita gebuk ,” kata Jokowi di sela pertemuan bersama pemimpin redaksi, di Istana Merdeka, Rabu (17/5/2017).
BACA:
Bedjo Untung: Bukti Tragedi 1965 Banyak dan Kuat, Korbannya Jutaan
Terbongkar, di Sini Lokasi Rahasia Kuburan Massal Korban 1965 di Jabar
Universitas Trisakti, Kampus Usulan Soekarno yang Mengalami Tragedi 12 Mei
Jokowi menekankan bahwa organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tidak akan dibiarkan hidup di Tanah Air.
Sayangnya, Jokowi tidak menyebut spesifik organisasi apa yang di matanya tidak bisa dibiarkan itu.
Namun, belakangan ini masyarakat dan media massa nasional sedang hangat membahas rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang dianggap mengusung cita-cita membentuk negara khilafah.
Dalam kesemapatan itu, Jokowi juga menyinggung tentang isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan rumor tentang dirinya yang keturunan kader PKI.
Dia bahkan menegaskan, PKI akan “digebuk” juga jika berani muncul di Indonesia. Dia mendasarkan sikapnya pada Tap MPRS (25/1966) yang melarang PKI hidup di Indonesia.
Jokowi mengeluhkan ulah para pihak yang terus-terusan mengaitkan dirinya dengan PKI.
“Waktu PKI dibubarkan saya baru berumur empat tahun,” beber dia.
Jokowi juga mengatakan riwayat tentang dirinya sangat mudah diakses publik karena semua tercatat dengan jelas.
Dia menyesalkan, rumor dan fitnah seperti itu lebih banyak menghabiskan energi bangsa ketimbang urusan lain yang lebih penting, seperti kemajuan teknologi, mobil masa depan atau perpindahan manusia ke planet Mars.
