POJOKBANDUNG.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata disebabkan kegagalan Ditjen Perhubungan Darat dalam melakukan pengawasan.
Ketua pengurus harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, Ditjen Perhubungan Darat seharusnya melakukan pengawasan intensif terhadap performa bus pariwisata. Sebab, mereka merupakan pemberi dan penerbit perizinan.
“Ditjen Hubungan Darat melakukan pengawasan intensif,” kata Tulus dalam keterangan tertulis, Rabu (17/5).
BACA:
Ngeri, Banyak Bus Beroperasi dengan Onderdil Rusak
Truk dan Bus Dilarang Lewat Puncak Bogor
Tulus menambahkan, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata karena tidak berfungsinya praktik uji KIR. Seharusnya, uji KIR menjadi penjamin kelaikan kendaraan dan keselamatan, tetapi praktiknya uji KIR hanya formalitas belaka.
“Efektivitas kinerja Dishub di masing-masing pemerintah daerah sangat diragukan. Patut diduga adanya pungli menjadi penyebab utama tidak efektivitas uji KIR,” tutur Tulus.
Karena itu, Tulus menyatakan, YLKI mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan intensif terhadap perusahaan otobus, pariwisata dan AKAP.
Selain itu juga harus dilakukan audit manajemen dan finansial perusahaan yang bersangkutan, serta cabut izin operasionalnya jika terbukti internalnya bermasalah.
Tulus menuturkan, proses uji KIR perlu diperbarui. Jika perlu, swasta dilibatkan untuk uji KIR.
“Karena terbukti uji KIR yang dikelola dishub justru menjadi biang terhadap rendahnya aspek kelaikan dan keselamatan angkutan umum,” ucapnya.
