POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) membuka Pra Musrenbang untuk BKPP Wilayah III Cirebon melalui teleconference di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis (30/3/17).
Aher menyampaikan empat kriteria yang bisa menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Kriteria program pembangunan pertama adalah pembangunan bertujuan untuk menyelesaikan titik kritis dari sebuah persoalan yang dihadapi.
Untuk mengetahui titik kritis ini, terlebih dahulu merumuskan seberapa besar dampak buruk yang ditimbulkan titik kritis ini terhadap masyarakat.
“Hari ini kita berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai isu. Boleh jadi titik kritisnya itu ada tapi tidak banyak, tapi harus diselesaikan. Seperti gizi buruk. Boleh jadi di hadapan mata kita tidak terlihat, tapi kalau ditelusuri ke lapangan gizi buruk itu masih ada, meskipun tentu masih sedikit,” ujar Aher, dalam arahannya.
“Alhamdulillah di Jawa Barat gizi kurang itu persentasenya di bawah dua persen. Sudah masuk dalam kategori yang bagus dalam kategori nasional, boleh jadi sekarang di bawah satu persen mudah-mudahan,” lanjutnya.
Persentase ini apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya sangat tidak berimbang. Karena daerah lain tidak memiliki penduduk sebanyak Jawa Barat, sehingga satu persen penduduk Jawa Barat sangat besar dibanding satu persen penduduk provinsi yang memiliki penduduk kisaran jutaan jiwa.
Menurut Aher, titik kritis harus diatasi dengan melibatkan seluruh level pemerintahan mulai level RT/RW untuk mengetahui titik kritis atau persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Persoalan seperti gizi buruk harus ditangani secara serius atau by name by address, karena akan berdampak panjang terhadap masa depan sebuah generasi.
Kedua, kata Aher, kriteria program pembangunan menyangkut persoalan ancaman serius. Hal ini menyangkut pertahanan dan keamanan. Stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting bergeliat atau tidaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah.
Untuk itu, Aher meminta aparat pemerintah daerah di Jawa Barat bisa mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak keamanan, seperti dengan pihak Polri dan TNI, atau sistem keamanan terpadu dengan melibatkan langsung masyarakat.
“Hari ini kita khawatir ada urusan-urusan yang membuat kita tidak aman atau rasa aman kita terusik. Meski sedikit kejadian tapi serius. Seperti di beberapa tempat masih ada kejadian geng motor sampai memakan korban. Ini kan kejadiannya boleh jadi satu atau dua kali tapi masalah ini serius,” tutur Aher.
