POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah Kota Bandung diminta berkoordinasi untuk mengatasi persoalan saluran air. Banjir besar yang terjadi pada Senin (25/10/2016) kemarin tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, antar pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota perlu duduk bersama untuk mengatasi hal tersebut. Menurutnya, persoalan ini disebabkan banyak faktor sehingga tidak bisa diatasi secara parsial.
Setiap pemerintah kabupaten/kota harus menanggalkan ego sektoral demi terciptanya solusi yang ampuh. “Tak bisa dilihat Kota Bandung sendiri. Jangan saling menuding siapa yang salah,” kata Deddy usai penurunan bendera Peparnas 2016, di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (25/10/2016).
Menurutnya, Pemprov Jabar siap memfasilitasi pertemuan antar pemerintah daerah tersebut. Deddy menyontohkan, banjir yang terjadi di Pasteur dan Pagarsih merupakan salah satu ekses dari rusaknya Kawasan Bandung Utara.
Daerah yang seharusnya menjadi resapan air ini tidak berfungsi dengan baik akibat massifnya pembangunan. Alih fungsi lahan terus dilakukan baik untuk pemukiman maupun kawasan komersial.
“Resapan air berkurang, pembangunan tak terkendali,” katanya. Oleh karena itu, kata Deddy, Pemprov Jabar berencana mengumpulkan semua pemerintah kabupaten/kota terkait KBU untuk mengatasi persoalan yang semakin menghantui warga Bandung ini.
“Harus ada koordinasi antar kabupaten/kota. Kalau tidak, nantinya hanya memindahkan bencana,” ujarnya.
Selain rehabilitasi KBU dan saluran air, menurutnya setiap kabupaten/kota perlu memperbanyak sumur resapan. Bangunan-bangunan yang ada baik rumah tinggal maupun tempat komersial harus memiliki sumur resapan agar air yang terbuang saat hujan tidak sebanyak saat ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan, sejauh ini belum ada permintaan bantuan dari Pemkot Bandung untuk mengatasi drainase di ibu kota provinsi tersebut. “Umumnya (permintaan bantuan) untuk jalan,” kata Iwa di tempat yang sama.
Untuk mengatasi persoalan saluran air, Iwa meminta Pemkot Bandung agar melakukan pembahasan lebih rinci dengan membuat rencana induk drainase. Penyusunan masterplan ini, lanjut Iwa, akan sangat membantu dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Dari situ kita lakukan langkah-langkah di spot-spot mana yang paling vital, yang kemungkinan terjadinya luapan banjir. Sehingga penataannya sistemik dan terstruktur, jadi tak sporadis,” katanya seraya menyebut pembenahan saluran air seharusnya menjadi yang pertama dilakukan sebelum perbaikan jalan, trotoar, dan taman.
Iwa pun meminta Pemkot Bandung agar segera menyusunnya. Terlebih, kata Iwa, pada 1980-an Pemkot Bandung sudah pernah menyusun masterplan tersebut.
“Jadi me-review masterplan tahun (19)80-an yang sudah ada. Sesuaikan dengan kondisi kekinian,” pungkasnya. (agp)
