Deddy Mizwar
POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta buruh agar lebih mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasinya. Deddy pun meminta rencana mogok massal buruh urung dilakukan.
Menurut Deddy, buruh harus bersikap bijak dalam menyikapi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Selain itu, buruh pun harus tenang dalam mempersoalkan penetapan upah minimum provinsi 2016.
“Kita harap para buruh dapat bijak menyikapi itu. Mogok itu memang hak semua orang, dan tidak ada yang bisa larang. Tetapi itu ada dampaknya,” kata Deddy di Bandung, Rabu (4/11/2015).
Deddy menilai, rencana mogok kerja besar-besaran yang akan dilakukan buruh akan berdampak pada perekonomian. Sebab, hal itu akan mengganggu proses produksi.
“Apa memperburuk ekonomi atau tidak, kita serahkan ke masing-masing, karena untuk melarang demo tidak bisa. Itu hak individu, tapi ada dampak yang harus dipikirkan bersama,” katanya.
Dialog menjadi cara yang paling tepat dalam menyampaikan aspirasi. ditempuh. “Diselesaikan secara dialog, apapun bisa diselesaikan dengan dialog. Duduk bareng saja, tidak perlu demo,” katanya.
Dalam pemberlakukan PP pengupahan, pemprov sama sekali tidak terlibat. Menurut Deddy, pemprov hanya bertindak sebagai pelaksana di daerah.
“Kenapa lahir PP? Ya tanya pemerintah pusat, kita hanya menjalankan saja,” katanya.
Sementara itu, anggapan mengenai tidak dilibatkannya buruh dalam penetapan UMP, menurut Deddy hal itu tidak benar. Justru, buruh dilibatkan dalam perumusan UMP 2016.
“Itukan ada dewan pengupahan, ada unsur buruh di sana. Tapi memang tidak individu buruh,” pungkasnya. (agp)
