POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Porsi APBD Provinsi Jawa Barat 2016 diprediksi akan berkurang Rp 400 miliar. Hal ini seiring adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat senilai total Rp 68,8 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa memastikan dana transfer ke Provinsi Jabar dipangkas Rp 400 miliar. Pengurangan ini telah disampaikan Kementerian Keuangan kepada Biro Keuangan Pemprov Jabar.
Menurutnya, pemangkasan dana transfer yang dirasakan Jabar ini tergolong besar. Namun, Iwa mengaku belum mengetahui detail pemotongan tersebut dari pos mana saja.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyangkut angka inipun akan masuk pada pembahasan APBD Perubahan 2016.
“Sedang kita susun rancangan perubahan, dan nanti kami bahas dengan dewan,” kata Iwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (22/8/2016).
Meski begitu, Iwa menilai, pemangkasan ini akan ditambal dengan menyisihkan Rp 411 miliar dari sisa lebih penghitungan anggaran 2015. Lebih lanjut Iwa katakan, pihaknya akan menindaklanjuti pemangkasan ini dengan melakukan sejumlah efisiensi mulai dari pengadaan barang dan jasa, serta menggeser program prioritas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Iwa menyontohkan, efisiensi dilakukan dengan menunda pembangunan dan renovasi sejumlah kantor, seperti Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jabar.
“Ada proyek yang tidak bisa dilaksanakan, itu bisa digeser ke tahun depan,” katanya.
Dari hasil seluruh efisiensi tersebut, menurutnya bisa dihemat sekitar Rp 205 miliar. Nantinya, dana hasil efisiensi ini akan digunakan untuk program penting, seperti belanja infrastruktur desa, jaminan kesehatan masyarakat, dan pendidikan.
“Kalau masih bisa dilakukan efisiensi, kita alokasikan untuk dana bantuan desa yang di (APBD) murni belum teralokasikan. Karena itukan janji Gubernur,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap APBD Jabar harus tidak terganggu meski ada pemotongan dari pusat. Menurutnya, banyak aspek di APBD yang bisa dihemat mulai perjalanan dinas, rapat, hingga kegiatan non fisik.
“Yang tidak dihemat hanya gaji PNS, Tunjangan Perbaikan Penghasilan atau TPP dan belanja modal,” ucapnya. Khusus untuk belanja modal, Heryawan berharap tetap meningkat meski pendapatan berkurang.
Disinggung mengenai proyek pembangunan yang dikerjakan pemerintah pusat, menurutnya tidak ada persoalan meski adanya pemangkasan ini.
“Karena ada skala prioritas yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ini padadigma anggaran,” pungkasnya. (agp)
