POJOKBANDUNG.com , BANDUNG – Pantas saja pembangunan Kabupaten Bandung seret. Bupati Bandung tidak menjalankan pembangunan secara masiv. Terbukti APBD Kabupaten Bandung dibiarkan mubazir. Alias mengedap di bank. Dalam rilis yang diterima
Kabupaten Bandung berada di posisi tiga kabupaten dengan endapan anggaran terbesar yakni Rp1,6 triliun.
Presiden Joko Widodo kecewa ketika mengetahui banyak anggaran yang ditransfer ke daerah justru mengendap di perbankan. Dia pun mengungkap daftar provinsi, kabupaten, dan kota dengan jumlah simpanan terbesar di bank.
“Saya sudah diminta Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) untuk ungkap saja, (maka) saya ungkap,” ujarnya saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (4/8) pagi.
Menurutnya, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah dengan anggaran terbesar yang mengendap di bank, yakni sebesar Rp13,9 triliun. Selanjutnya adalah Jawa Barat (Rp8 triliun), Jawa Timur (Rp3,9 triliun), Riau (Rp2,86 triliun), Papua Rp2,59 triliun, dan Jawa Tengah (Rp2,46 triliun).
Mantan Gubernur DKI itu sangat menaruh perhatian pada percepatan pencairan anggaran, baik di pusat maupun di daerah. Menurutnya, jika anggaran pemerintah cepat cair maka akan semakin banyak uang yang beredar di masyarakat. Pada akhirnya akan menggerakan perekonomian.
Apabila pemda masih membandel, presiden mengancam akan menyalurkan anggaran transfer ke daerah dalam bentuk surat berharga (obligasi), seperti yang telah dilakukan untuk beberapa kabupaten/kota. “Beberapa kabupaten/kota sudah mulai kami terbitkan surat utang. Kalau masih gede-gede (simpanannya) seperti ini dan tidak bergerak apa-apa ya surat utangnya akan semakin banyak,” ujarnya.
Langkah tegas itu dilakukannya guna menyiasati kondisi perekonomian yang masih melemah. “Kita mulai manajemen yang sangat ketat saat ini. Dengan kondisi perekonomian global yang masih belum baik maka kita harus seperti ini,” tukasnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota yang belum memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk segera membentuk. “Kalau bisa ada anggaran untuk pengendalian harga. Sehingga begitu bergejolak langsung bisa dilakukan intervensi,” imbuhnya.
Presiden melihat beberapa inovasi yang sangat baik. Di Jawa Timur misalnya, intervensinya di sisi transportasinya, bisa di Pak Gubernur Jawa Timur. Di Jakarta intervensinya di harga, misalnya harga daging yang dijual di luar Rp110 ribu–Rp120 ribu, dijual oleh Gubernur DKI Rp39.000.
“Saya kira kota-kota yang lain bisa melakukan itu, selain hal-hal rutin yang sering kita lakukan, pasar murah, pasar murah, ya itu bisa. Tapi kalau lebih menyasar, lebih detail akan lebih baik,” kata presiden lagi.
Pada bagian akhir pidatonya Presiden Jokowi memaparkan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi inflasi dan pertumbuhan ekonomi inflasi. Presiden mengingatkan, jalngan senang dulu kalau memiliki pertumbuhan ekonomi 9%. Kalau pertumbuhan ekonomi 9% tapi inflasi 15%, lanjut Presiden, rakyat tekor 6%.
Teguran presiden menjadi perhatian serius sejumlah kepala daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, nominal besar yang disebut mengendap itu adalah uang yang ada di kas daerah karena realisasi pendapatan melebihi target. Sementara realisasi belanja kurang dari target belanja. “Tapi kami telah merancang langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran tersebut,” kata dia.
Di antaranya dengan meningkatkan monitoring belanja secara ketat, khusus kepada perangkat daerah yang anggarannya besar. Juga memberikan fasilitasi percepatan realisasi belanja oleh biro administrasi pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat.
Kemudian, Pemprov melakukan deregulasi dengan merevisi peraturan Gubernur tentang proses percepatan pencariran bantuan keuangan, bagi hasil pajak dan retribusi ke kabupaten dan kota, serta bantuan hibah bansos sesuai ketentuan yang lebih tinggi.
“Kami juga meningkatkan kinerja unit layanan pengadaan barang dan jasa, serta lembaga pengadaan secara elektronik dengan perbaikan sistem dan SDM,” tukasnya.(jpnn)
Grafis-grafis
Langkah Pemprov Jabar Mengatasi Endapan Dana Pusat
1. Meningkatkan monitoring belanja secara ketat khusus kepada perangkat daerah yang anggarannya besar dan memberikan fasilitasi percepatan realisasi belanja oleh biro administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat.
2. Melakukan deregulasi dengan merevisi peraturan Gubernur tentang proses percepatan pencariran bantuan keuangan, bagi hasil pajak dan retribusi ke kabupaten & kota, dan bantuan hibah bansos sesuai ketentuan yang lebih tinggi.
3. Meningkatkan kinerja unit layanan pengadaan barang dan jasa serta lembaga pengadaan secara elektronik dengan perbaikan sistem dan SDM.
Provinsi dengan Endapan Anggaran Terbesar
1. DKI Jakarta Rp13,9 triliun
2. Jawa Barat Rp8,034 triliun
3. Jawa Timur Rp3,9 triliun
4. Riau Rp2,86 triliun
5. Papua Rp2,59 triliun
6. Jawa Tengah Rp2,46 triliun
7. Kalimantan Timur Rp1,57 triliun
8. Banten Rp1,52 triliun
9. Bali Rp1,4 triliun
10. Aceh Rp1,4 triliun
Kota dengan Endapan Anggaran Terbesar
1. Medan (Sumatera Utara) Rp2,27 triliun
2. Surabaya (Jawa Timur) Rp1,85 triliun
3. Tangerang (Banten) Rp1,63 triliun
4. Cimahi (Jawa Barat) Rp1,52 triliun
5. Depok (Jawa Barat) Rp1,31 triliun
6. Semarang (Jawa Tengah) Rp1,13 triliun
7. Magelang (Jawa Tengah) Rp1,1 triliun
8. Tangerang Selatan (Banten) Rp1,03 triliun
9. Serang (Jawa Barat) Rp948 miliar
10. Mojokerto (Jawa Timur) Rp917 miliar
Kabupaten dengan Endapan Anggaran Terbesar
1. Kab. Bogor (Jawa Barat) Rp1,9 triliun
2. Kab. Badung (Bali) Rp1,6 triliun
3. Kab. Bandung (Jawa Barat) Rp1,6 triliun
4. Kab. Bekasi (Jawa Barat) Rp1,5 triliun
5. Kab. Tanah Laut (Kalimatan Selatan) Rp1,3 triliun
6. Kab. Kediri (Jawa Timur) Rp1,39 triliun
7. Kab. Berau (Kalimatan Timur) Rp1,37 triliun
8. Kab. Mimika (Papua) Rp1,37 triliun
9. Kab. Nias (Sumater Utara) Rp1,31 triliun
