BANDUNG – Masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat mengenai Kebjakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengakibatkan masyarakat ditingkat warga masih kebingungan untuk meemperoleh hak haknya sebagai warga negara.
Hal ini terungkap dalam acara penyampaian empat pilar mengenai wawasan kebangsaaan yang diselenggarakan oleh pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa di Gor Citra Jalan Abdul Halim Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi belum lama ini.
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena kurangnya penyempaian dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pihak terkait sehingga banyak dari warga masyarakat yang menanyakannya.
“Disini peran ketua RT/RW sebagai kepanjangan tangan pemerintah harus bisa juga menyampaikan tersebut,”jelas Ledia ketika ditemui dalam acara penyampaian empat Pilar wawasan Kebangsaan di Cimahi belum lama ini.
Selain itu, dari hasil pertemuan tersebut banyak sekali warga yang menanyakan program-program pemerintah yang saat ini sebetulnya sudah dijalankan tetapi masih ada saja warga yang kurang informasi mengenai program itu.
Dirinya mengakui, Program Raskin, BPJS, Ketentuan masyarakat Miskin, masih menjadi pertanyaan yang sering terlontarkan selama dirinya mengadakan pertemuan dengan masyarakat baik itu ketika penyampaian 4 Pilar ataupun pada saat Reses.
Ledia menilai, sebetulnya program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki efek sangat baik namun permasalahannya seringkali pendataan masyarakat yang beenar benar berhak malah tidak diakomodir.
Selain itu, penyampaian sosialisai ke tingkat lurah, RW dan RT juga kurang sehingga tidak sedikit warga menyakan program tersebut ketua RW/RT nya.
Ledia memaparkan, dari beberbagai temuan di masyarakat banyak sekali program Raskin yang kurang memiliki data yang Valid sehingga Ketua RY/RW sendiri kebingungan siapa saja warganya yang berhak mendapat Raskin.
Ketua RW/RT juga kebingungan mengenai kreteria warga Miskin menurut aturan pemerintah karena kategori Miskin tidak ada rujukan baku. Sehingga Raskin yang disampaikan ke warga miskin malah dibagi sama rata kewaganya.
“Warga masyarakat Juga masih banyak yang merasa Miskin dan tidak cukup padahal dibalik itu banyak warga yang sebetulnya bener-benar tidak mampu,”ucap dia.
Ledia Lanjut Ledia menurkan, dalam penyampaian empat Pilar dan wawasan kebangsaan ini sebetulnya memiliki arti penting sebab masyarakat harus paham dan mengetahui hak haknya sebagai warga negara.
Diakunya, dalam penyampaiannya memang perlu cara paparan yang bisa dimengerti oleh masyarakat karena tidak semua warga masyaralat bisa langsung menangkap apa yang di bicarakan.
“Nah dari paparan tadi saya berusaha menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan akhirnya Alhamdulillah banyak warga yang menanykan mengenai Jaminan sosial itu,”kata Ledia.
Ledia memnilai, peran angota DPR/MPR disini memilii arti penting sebagi fasilitator untuk menerima seluruh aspirasi dan menyampaikan program-program pemerintah pusat ataupun melihat langsung program tersebut dimasyarakat sehinga seluruh hak-hak sebagai warga negara Indonesia menjadi terjamin.
“Ini pentingnya. Peran dan fungsi anggota Dewan sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab besar pada masyarakat,”pungkas Ledia. (agp)
