Aktivis Pembela Perempuan Dukung Langkah ASN Bandung Barat Gugat PJ Bupati Ade Zakir

Aktivis Pembela Perempuan hadiri sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Kamis, 27 Februari 2025.

Aktivis Pembela Perempuan hadiri sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Kamis, 27 Februari 2025.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat yang menggugat pimpinannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, mendapat dukungan moril dari sejumlah pihak.

Gugatan tersebut berkaitan dengan keputusan Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir yang melaksanakan rotasi mutasi (rotmut) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) beberapa waktu lalu.

Dala hal ini, Rini melayangkan gugatan dengan perkara 180/G/2024/PTUN.BDG. Dia menilai, proses rotmut pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bandung Barat diduga cacat secara administrasi.

Aktivis pembela perempuan Siti Eni memberikan dukungan secara penuh terhadap keputusan Rini Sartika. Menurutnya, langkah yang dilakukan Rini Sartika dalam mengungkap kebobrokan Pemkab Bandung Barat, dengan gugatan terhadap atasannya tersebut dinilai berani.

“Saya rasa mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapppelitbangda) Bandung Barat itu layak dijadikan contoh oleh pegawai negeri sipil lainnya,” kata Eni.

Selain itu, perjuangan Rini Sartika yang mengambil langkah ke PTUN adalah untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang baik, dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada, perlu didukung oleh semua kalangan termasuk masyarakat.

“Masyarakat terutama perempuan dan rekan-rekan kerja serta oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih diharapkan mendukung langkah Bu Rini sebab, untuk kepentingan bersama dalam membangun pemerintahan yang sehat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, dia berharap Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail dapat membedakan pegawai yang berintegritas dengan pegawai yang hanya mementingkan kepentingan pribadi.

“Kalau ingin ada perubahan menuju pemerintah yang bersih, kinerja atau langkah Bu Rini jelas harus di dukung bukan malah disingkirkan. Apalagi dengan cara yang bahkan menyalahi aturan,” pungkasnya.

(dbs)

loading...

Feeds