POJOKBANDUNG.COM, TANGERANG – PDI Perjuangan (PDIP) menyindir sejumlah calon kepala daerah dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mencoba menarik mantan presiden Joko Widodo masuk dalam kontestasi.
Tak ada aktivitas mencolok di gang masuk rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Senin (21/10/2024). Foto: M IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO. Sementara itu foto atas, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Foto:jawapos.com
Cara mencoba menarik mantan presiden Joko Widodo masuk dalam kontestasi tersebut dinilai menunjukkan mentalitas yang lemah.
Sebelumnya, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga : Jokowi Resmikan Dua Rumah Sakit di Nusantara, Jadi Kebutuhan ASN Saat Pindah ke IKN
Pertemuan itu berlangsung usai KIM menginginkan Jokowi ’’turun gunung’’.
Tujuannya membantu calon kepala daerah yang diusung koalisi gemuk tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai langkah itu mempertontonkan mentalitas yang lemah.
Baca Juga : PDIP Syok Nurdin Abdullah Kena OTT KPK, Hasto: Rekam Jejak Gubernur Baik
Apalagi, momentum itu dilakukan disaat elektabilitas dalam survei turun.
’’(Saat) ketidakpercayaan publik yang makin besar, kemudian Pak RK datang ke Pak Jokowi, itu menunjukkan mentalitas kalah,’’ kata ujarnya di BSD City, Tangerang Selatan, Minggu (3/11/2024).
Situasi serupa, lanjutnya, juga dilakukan Luthfi di Jawa Tengah.
Baca Juga : Rumah Pensiun Jokowi Berpotensi Jadi Daya Tarik Baru, REI Solo Sebut Harga Tanah Bisa Naik
Baginya, praktik itu seperti mengembalikan Indonesia ke Orde Baru.
Padahal, semestinya cagub tidak perlu melakukan itu.
Sebab, pemilih lebih suka kandidat menawarkan gagasan dan mempertontonkan prestasi.
Baca Juga :
’’Budaya restu-restuan itu adalah budaya lama, budaya orde baru. Berbeda dengan budaya anak muda, generasi milenial, gen Z ya mengedepankan prestasi, itu bedanya,’’ kata dia.
Hasto menduga, para calon yang mendatangi Jokowi menginginkan adanya campur tangan dari aparatur negara di pilkada.
Tapi dia yakin, pengaruh Jokowi tak lagi kuat mengingat Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan pentingnya aparat netral pada pilkada. (far/bay/jawa pos)
