POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Partai Golkar Cimahi merilis hasil survei terhadap sejumlah figur yang diproyeksi maju Pilkada. Peneliti Indonesia Strategic Institute (Instrat) mengingatkan semua keputusan siapa yang diusung tetap ditentukan pengurus partai di tingkat pusat.
Sebelumnya diberitakan, DPD Partai Golkar Cimahi mengumumkan hasil survei terhadap Bacawalkot Cimahi untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cimahi 2024. Survei ini adalah tahap kedua yang dilakukan pada periode tanggal 9-13 Juli 2024 oleh lembaga survei Indikator Politik.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi Budhi Setiawan menjelaskan, pada survei tahap kedua, ada dua nama yang diteliti. Yakni, Dikdik Suratno Nugrahawan dan Ngatiyana.
“Melihat hasil survei itu, maka nama Dikdik Suratno Nugrahawan selalu unggul dari calon dan pasangan lainnya. Sehingga, besar kemungkinan rekomendasi Partai Golkar akan jatuh kepadanya sebagai bakal calon wali kota,” kata Budhi beberapa waktu lalu.
Terpisah, Direktur Indonesia Strategic Institute (Instrat), Adi Nugroho menilai ada banyak variabel yang bisa membuat figur bisa terpilih mendapat tiket maju di Pilkada oleh partai.
“Sebagai pengamat, saya melihat ini sebagai langkah politik yang sah-sah saja. Mengenai etika, itu merupakan urusan internal Partai Golkar,” ucap Adi, Selasa (30/7).
“Namun, sejauh yang kami ketahui, keputusan final mengenai siapa yang akan diusung sebagai calon wali kota masih menunggu keputusan dari DPP Golkar, bukan di tingkat kota,” dia melanjutkan.
Artinya, masih ada kemungkinan rekomendasi pengusungan dari partai jatuh kepada figur yang elektabiltasnya bukan yang paling tinggi.
Dalam demokrasi elektoral, survei menjadi instrumen penting bagi partai politik sebagai data saintifik guna pengambilan keputusan pengusungan calon-calon kepala daerah.
Pertimbangan lainnya yang harus ditelaah juga, misalnya kapasitas calon, kesiapan logistik, pasangan calon wakilnya yang akan melengkapi.
“Tetap ada kemungkinan rekomendasi partai jatuh kepada yang tidak memiliki elektabilitas tertinggi, karena itu semua masih kemungkinan,” tambahnya.
Apalagi, situasi politik saat ini masih dinamis. menurut dia, keputusan dan strategi Pilkada di tingkat kabupaten kota masih bisa dipengaruhi peta politik tingkat provinsi.
“Hasilnya bisa saja berbeda dengan survei pertama dan kedua,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya pun menyarankan, jika survei tersebut dilakukan oleh Indikator Politik, maka hasilnya dirilis oleh pihak Indikator Politik sendiri sehingga narasinya lebih adil.
“Ketika hasil survei dirilis dengan menyebut nama lembaga surveinya serta memberikan narasi dari sudut pandang Golkar tingkat kota, seolah-olah ingin melakukan justifikasi bahwa survei ini dilakukan oleh lembaga profesional, bukan sekadar internal Golkar, dan kemudian diframing untuk kepentingan politik tertentu,” ucap dia.
“Karena itu, jangan heran jika publik kemudian menjadi curiga atau muncul polemik terkait rilis tersebut, sementara pengumuman keputusan final masih menunggu dari DPP Golkar,” pungkasnya.
